Bawaslu Kota Depok Temukan 30 Pelanggaran Pemilu

Penulis: Kisar Rajaguguk Pada: Sabtu, 20 Apr 2019, 18:30 WIB Megapolitan
Bawaslu Kota Depok Temukan 30 Pelanggaran Pemilu

MI/Bary Fathahilah
Pencoblosan Pemilu 2019 di Depok

BADAN Pengawas Pemilu Kota Depok menemukan puluhan pelanggaran pada pemilihan umum Presiden dan Legislatif di Kota Depok.

Kordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok Dede Selamet Permana mengatakan pihaknya mencatat ada 30 dugaaan pelanggaran di tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 63 kelurahan di 11 Kecamatan.

Temuan Bawaslu, mulai dari terlambat pembukaan TPS, kekurangan surat suara (Presiden, DPR RI, dan DPRD Kota), adanya surat suara tertukar. 

"Kami juga menemukan dugaan pelanggaran penggunaan C6 oleh yang bukan berhak dan kejadian khusus lainnya," katanya Sabtu (20/4).

Dari catatan pihaknya beberapa TPS ada yang terlambat buka. Seharusnya TPS mulai dibuka pukul 07.00 WIB. Namun di Kecamatan Cilodong ada TPS yang buka di atas jam yang telah ditentukan. 

"Temuan kami ada enam TPS di Kecamatan Cilodong yang terlambat buka," ungkapnya.

Bahkan kemarin ditemukan juga pemilih yang membawa ponsel saat menyoblos dan memfoto surat suara. Kemudian ditemuan juga pemilih dengan A5 ditolak KPPS. 

"Penggunaa hak pilih di TPS yang tidak sesuai sehingga menyebabkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)," paparnya.

Pihaknya juga menemukan jumlah surat suara yang melebihi DPT dan Pemilih DPTb yang mendapat surat suara berlebih dari KPPS. Namun pihaknya tidak menemukan adanya praktek politik uang. 

"Terkait dengan pelanggaran lain yaitu money politic dan surat suara telah tercoblos tidak ditemukan," paparnya.

 

Baca juga: Bawaslu RI Ajak Masyarakat Bersabar Tunggu Real Count KPU RI

 

Pihaknya juga mencatat masih terjadi karut marut penyediaan logistik seperti surat suara dicetak dan didistribusikan hanya DPT + 2%, yang berimbas pada terkendalanya pemilih DPT dan DPK dalam memberikan suara di TPS karena KPPS khawatir kehabisan surat suara. 

Kemudian ditemukan kekurangan jumlah per jenis logistik serta persoalan anggaran distribusi logistik nyatanya menimbulkan kendala.

"Misalnya lambatnya proses pengesetan kotak yang disebabkan terlambatnya penyediaan formulir – formulir contohnya C1 plano berhologram menyebabkan kendala pada saat penghitungan suara di TPS," katanya.

Menurut dia, kapasitas dan kualitas petugas KPPS yang blm juga di-upgrade serius. Pasalnya pihaknya menemukan banyaknya kesalahan pengisian C1 plano dan sertifikat hasil pemungutan suara menandakan bahwa bimtek KPPS masih dilakukan dengan kualitas di bawah standar. 

"Misalnya salah isi kolom, salah jumlah, ketidaksesuaian antarkolom menandakan kapasitas petugas KPPS yang bisa dibilang memprihatinkan. Hal ini merupakan efek sistemik dalam hal peningkatan kapasitas jajaran KPU," pungkasnya.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok juga mengakui masih terjadi kendala dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Misalnya kekurangan formulir C1 sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok harus melakukan prin formulir tersebut. 

"Ada puluhan TPS yang kekurangan ribuan formulir C1. Jadi kami harus print ulang C1 lagi yang TPSnya masih kekurangan," kata Ketua KPU Depok, Nana Sobarna.

Kendala lainnya ialah soal tinta. Seharusnya tiap TPS mendapatkan dua tinta, namun banyak yang dapat hanya satu saja. 

"Kondisi itu banyak terjadi di Tapos dan Cimanggis," ungkapnya.

Dilaporkan juga ada TPS yang hanya menerima dua bilik suara saat pemilihan. Padahal seharusnya tiap TPS menerima empat bilik suara. 

"Memang masih ada sejumlah kendala yang terjadi di lapangan. Namun Alhamdulillah semua terlaksana dengan lancar dan baik-baik saja sejauh ini dengan upaya-upaya yang dapat diatasi," akunya.

Soal tingkat partisipasi, kata dia, target 80% diklaim tercapai. Dalam daftar pemilih tetap (DPT) tercatat sebanyak 1.390.338 orang. Dan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) keluar ada 500 orang dan DPTB masuk ada 400 orang. 

"Kami bahagia karena partisipasi masyarakat Depok cukup tinggu. Kita targetkan partisipasi yang menyoblos ada 80%," pungkasnya. (A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More