Sabtu 20 April 2019, 17:41 WIB

Hitung Cepat Sebagai Kontrol Klaim Kemenangan Pemilu

Hitung Cepat Sebagai Kontrol Klaim Kemenangan Pemilu

MI/ROMMY PUJIANTO
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi

 

DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menegaskan, lembaga survei melakukan hitung cepat atau "quick count" pada pemilu sebagai alat kontrol dan indikasi perolehan suara, guna megantisipasi potensi kecurangan.

"Hitung cepat dilakukan dengan sampel data secara random dan menggunakan metodologi ilmiah, sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Burhanuddin Muhtadi pada "Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019 oleh Anggota Persepi" di Jakarta, Sabtu.

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk (UI), Anggota Dewan Etik Persepi Asep Saefuddin (IPB), Ketua Persepi Phillips J Vermonte (CSIS), Sekretaris Persepi Yunanto Wijaya (Charta Politika), serta sejumlah pimpinan lembaga survei anggota Persepi.

Menurut Burhan Muhtadi, mekanisme hitung cepat dilakukan mulai dari pemetaan sampel di seluruh seluruh daerah di Indonesia dan kemudian pengambilen sample di tempat pemungutan suara (TPS) secara random. "Agar "entri" data dapat dilakukan secara cepat, maka "pollster" akan memfoto form C1 plano yang sudah diisi, di TPS yang menjadi sample dan kemudian dikirim ke tabulasi data," tuturnya.

Baca juga: Erick: Hitung Cepat Pilkada DKI Diakui, Kenapa Sekarang Tidak?

Burhan mengingatkan, hitung cepat ini adalah kontrol penghitungan data sebagai indikasi sambil menunggu penghitungan data secara manual yang dilakukan oleh KPU. KPU menghimpun surat suara dari tingkat TPS secara berjenjang ke tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional, dan akan menghitungnya di tingkat nasional pada 22 Mei mendatang.

Menurut Burhan, jika tidak ada hitung cepat atau "quick count" dalam waktu yang cukup lama, dia meyakini akan banyak saling klaim kemenangan di antara pendukung dua pasangan capres-cawapres. "Adanya klaim kemenangan 52, 55, 62 persen, tanpa ada argumentasinya, itu sulit dipertanggungjawabkan," ucapnya, menegaskan.

Dia menegaskan, lembaga survei yang melakukan hitung cepat dengan metodologi ilmiah, siap mempertanggungjawabkan hasil hitung cepatnya. "Siap dibedah untuk menjelaskan pengumpulan sampel, metologi, dan mekanismenya," katanya. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Sandiaga dan Prabowo Bertarung pada Pilpres 2024

👤Cah/Ant/P-3 🕔Senin 30 Maret 2020, 07:25 WIB
Raihan yang diperoleh Sandi itu jauh lebih tinggi dari tokoh terkenal lainnya, seperti Prabowo Subianto yang hanya memperoleh...
ANTARA/FAUZAN

Jangan Sampai Muncul Ketidakadilan Baru

👤Rif/P-3 🕔Senin 30 Maret 2020, 07:15 WIB
Jika LP berhenti melaksanakan fungsi pemidanaan karena kelebihan kapasitas dan mewabahnya virus korona, yang menjadi pertanyaan bagaimana...
Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Cermati Dampak Penundaan

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 30 Maret 2020, 07:10 WIB
Penundaan pilkada akan memunculkan berbagai dampak bagi KPU, parpol, para kandidat, hingga masyarakat yang empunya hak pilih. Oleh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya