Pengerahan Massa di Monas 19 April Belum Berizin

Penulis: Siswantini Suryandari Pada: Jumat, 19 Apr 2019, 13:23 WIB Politik dan Hukum
Pengerahan Massa di Monas 19 April Belum Berizin

MI/Agus Mulyawan
TNI bersiaga dan menjaga keamanan di Silang Monas Jakarta

POLDA Metro Jaya menyatakan rencana pengerahan massa ke Monas, Jakarta Pusat pada 19 April 2019 terkait dengan perayaan salah satu paslon capres dan cawapres, belum memiliki izin.

"Terkait pengerahan massa, saya sudah menanyakan bagian intel sampai sekaranh belum beri surat pemberitahuan. Izin belum ada," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/4) petang.
Argo menjelaskan bahwa jika suatu kelompok akan melakukan kegiatan massa menurut tata caranya, harus memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu.   

"Nantinya akan melalui proses diskusi dan ditanyakan di mana lokasinya, kegiatannya apa, izin lokasinya bagaimana, jumlahnya berapa, titik awalnya di mana, semua akan ditanyakan saat proses diskusi tersebut. Namun, untuk informasi massa besok, akan saya tanyakan kembali ke Intel PMJ lebih lanjut," kata Argo.  
Selain itu, Argo juga menyatakan TNI-Polri akan tetap menjaga dan mengawal pemilu hingga surat suara sampai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan proses perhitungan selesai serta diumumkan.   

baca juga: Prabowo Pilih Syukuran di Kertanegara

"Dan apabila ada satu kelompok yang melakukan hal inkostitusional, maka akan berhadapan dengan hukum. Lalu, apabila memiliki sengketa dalam pemilu, ada jalur yang bisa dilalui baik ke Bawaslu, maupun ke Mahkamah Konstitusi. Artinya sudah ada aturannya dan mekanismenya sudah diatur undang-undang maka kami meminta tolong ikutilah aturan yang berlaku," tambahnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More