Menag : Anggaran Kuota Haji Tambahan Segera Dibahas

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Kamis, 18 Apr 2019, 20:33 WIB Humaniora
Menag : Anggaran Kuota Haji Tambahan Segera Dibahas

Antara/Indrianto eko Suwarso
Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya menyiapkan realisasi kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jemaah.

Rencananya, pembahasan untuk anggaran dan pengadaan fasilitas akan digelar dengan DPR, Selasa 23 April, pekan depan.

"Konsekuensi dari tambahan 10 ribu jamaah ialah perlunya disediakan anggaran. Untuk itu kita akan dapat dengan Komisi VIII DPR pekan depan," kata Lukman usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (18/4).

Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan, kata Menag, tidak hanya untuk keberangkatan jemaah saja, tapi juga terkait dengan penambahan petugas. Pasalnya, bertambahnya jemaah otomatis juga menambah kelompok terbang (kloter) yang membutuhkan petugas.

Baca juga : Presiden Percepat Realisasi Hasil Lawatan dari Arab Saudi

Menag mengatakan kebutuhan anggaran tambahan tersebut sebagian akan didpatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian dana lainnya, akan diambil dari efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Agama.

"Besaran anggaran belum bisa disebutkan karena sedang terus kita hitung. Nilai pasti kebutuhan anggaran baru akan diumumkan setelah dirapatkan bersama DPR," lanjutnya.

Lukman melanjutkan, tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi itu akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia. Meski begitu, ia belum menjabarkan mekanismenya.

"Kita bagi kepada seluruh provinsi yang ada. Prioritas utamanya ialah lansia. Jadi, lansia dan para pendampingnya, dan para jemaah yang lain." tandasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More