Kamis 18 April 2019, 20:10 WIB

Ketua GP Ansor Sayangkan Klaim Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Ketua GP Ansor Sayangkan Klaim Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Ist
Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas berpose di depan kader Ansor dan Banser.

 

KETUA Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, memberi apresiasi kepada calon Presiden Prabowo Subianto yang meminta para pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyikapi hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.

Namun, ia menyayangkan klaim kemenangan yang telah dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Saya apresiasi pidato Pak Prabowo yang tidak akan menggunakan cara-cara di luar hukum. Ini bagus dan contoh baik dalam berdemokrasi. Namun saya sayangkan, Pak Prabowo telah mengklaim bahwa beliaulah pemenang Pilpres dan mengklaim akan terpilih sebagai Presiden Indonesia. Seharusnya, ya tunggu dulu hasil resmi KPU lah. Masak mendahului begitu," kata Yaqut di Jakarta, Kamis (18/4) petang.

Menurut Gus Yaqut, sapaan akrabnya, hasil resmi akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau para elite politik untuk menahan diri, tidak melakukan klaim-klaim atau perayaan kemenangan berlebihan.

"Tidak justru membakar emosi para pendukungnya dengan mengklaim seolah-olah telah terpilih sebagai Presiden. Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi yang hanya mengucapkan syukur merespons hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei, sangat tepat. Tidak ada perayaan atau euforia kemenangan. Adem," tandas Gus Yaqut.

Jika memang keberatan dengan hasil penghitungan, jelas dia, ada mekanisme yang sudah disediakan, mulai dari tingkatan paling bawah hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau Pak Prabowo keberatan dengan hasil Pilpres, ya ajukan saja keberatannya melalui jalur yang sudah disediakan. Ada KPU, Bawaslu, DKPP. Kalau perlu ajukan ke MK sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Simpel. Kita menginginkan semua diselesaikan dalam kerangka demokrasi. Jangan mendelegitimasi penyelenggara Pemilu," ujarnya.
 

Baca juga: Haedar Nashir Yakin tidak Akan Ada People Power


Selanjutnya Gus Yaqut meminta elite-elite politik juga memberi pengertian kepada para pendukungnya untuk tetap tenang, menghindari potensi ketegangan, serta menjaga suasana tetap kondusif pasca-Pilpres. Ia menentang segala bentuk perlawanan menolak hasil Pemilu yang bertentangan dengan demokrasi.

"Ada yang mengajak melakukan people power, membakar masyarakat untuk melawan dengan cara-cara inkonstitusional. Ini harus dilawan karena justru mencederai demokrasi. Menang dan kalah dalam sebuah kontestasi itu biasa dalam demokrasi," tandasnya.

Dia mengatakan, sejauh ini Pemilu sudah dilaksanakan dengan jujur dan adil, transparan, serta tanpa intervensi apa pun. Pemilu menjadi pesta untuk seluruh rakyat Indonesia, terlihat dari antusiasme mengikuti hajatan lima tahun sekali ini sangat tinggi.

Sebab itu, lanjutnya, siapa pun yang akan terpilih sebagai Presiden nanti harus didukung.

"Siapa pun yang terpilih, ya harus didukung karena ini merupakan pilihan rakyat. Presiden terpilih bukan milik satu kelompok atau golongan tertentu, tapi milik semua rakyat Indonesia. Dan saya yakin, Presiden Jokowi misalnya nanti yang terpilih pasti akan mengayomi semua untuk memimpin dan membawa bangsa dan negara lebih maju dari hari ini," tegasnya.

Gus Yaqut berharap, pasca-pesta demokrasi ini seluruh rakyat Indonesia kembali bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan.

"Berbeda pandangan dan pilihan politik itu wajar dalam negara demokrasi. Biasa saja. Yang penting adalah persatuan bangsa harus tetap dijaga. Mari rekatkan kembali. Hidup dalam suasana harmonis jauh lebih nyaman dan menyenangkan," ujarnya. (RO/OL-1)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

KPK Ajukan Banding Vonis Imam Nahrawi

👤Dhika kusuma winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 13:35 WIB
KPK menilai vonis bagi Imam Narawi belum memenuhi rasa keadilan. Sehingga memutuskan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi...
Dok Kejagung

Kejagung Periksa Pejabat OJK Dalami Kasus Jiwasraya

👤RO/Micom 🕔Kamis 02 Juli 2020, 13:22 WIB
keterangan 4 pejabat OJK dianggap perlu untuk mengetahui proses pengawasan pengelolaan investasi...
MI/M Soleh

Soal Djoko Tjandra, MAKI Akan Laporkan Imigrasi ke Ombudsman

👤Dhika kusuma winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 12:51 WIB
MAKI akan melaporkan ke Ombudsman kemungkinan maladministrasi atas bobolnya sistem kependudukan dan paspor pada sistem imigrasi yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya