Tanggapi Hitung Cepat, PPP Tunggu Hasil Penghitungan KPU

Penulis: Antara Pada: Kamis, 18 Apr 2019, 17:40 WIB Politik dan Hukum
Tanggapi Hitung Cepat, PPP Tunggu Hasil Penghitungan KPU

MI/ROMMY PUJIANTO
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) akan tetap menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.

"Hasil Pemilu ini, kan, hasil yang sah hasil manual yang dilakukan oleh KPU," ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, sesaat sebelum menggelar pertemuan bersama Koalisi Indonesia Maju, di Resto Pelataran Menteng, Jakarta, Kamis (18/4).

Dalam hitung cepat berbagai lembaga survei PPP mampu meraih suara di atas ambang batas Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4%.    
Dalam survei Indo Barometer, PPP mendapat 4,4% suara. Di Charta Politika meraih 4,81%, di Indikator Politik meraih 4,46%, dan di LSI
Denny JA mendapat 4,34%.  

Apabila hasil hitung cepat sama seperti hitung nyata KPU, maka PPP bisa menempatkan kader terbaiknya di Senayan.   


Baca juga: Ma'ruf Amin: Masyarakat semakin Paham Politik


Disinggung mengenai adanya pelaporan beberapa lembaga survei oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait dugaan kejanggalan, itu merupakan hak dari tim Prabowo-Sandiaga Uno.    

"Saya kira itu terserahlah apa yang akan dilakukan teman-teman BPN," kata dia.

Menurut dia, hasil penghitungan cepat dari lembaga survei memiliki metodenya sendiri-sendiri, termasuk metode yang dilakukan tim BPN.    
Apabila dari salah satu pihak, proses penghitungan cepat terbukti janggal maka bisa melaporkannya ke lembaga yang berwenang. Lembaga survei juga bisa melaporkan balik apabila dianggap telah difitnah.   

"Toh nanti teman-teman lembaga survei juga bisa melakukan counter action termasuk melaporkan balik kalau itu merupakan fitnah atau pencemaran nama baik," kata dia. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More