Kamis 18 April 2019, 17:30 WIB

BPN Minta KPU Cabut Izin 6 Lembaga Survei

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
BPN Minta KPU Cabut Izin 6 Lembaga Survei

Ist
Koordinator pelaporan dari Ditektorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Djamaluddin Koedoeboen,

 

BADAN Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandiaga Uno, melaporkan enam lembaga survei yang melakukan hitung cepat pada pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Mereka meminta KPU mencabut izin lembaga survei tersebut dan menghentikan segala rilis hasil surveinya.

Keenam lembaga survei yang dilaporkan adalah LSI Denny JA, Indobarometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking, dan Voxpol Center.

Koordinator pelaporan dari Ditektorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Djamaluddin Koedoeboen, mengatakan bahwa enam lembaga survei tersebut tidak menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Mereka melakukan hitung cepat tidak secara ilmiah dan tidak sesuai fakta, sehingga telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kami minta secara tegas KPU untuk mencabut kembali segala izin-izin yang diberikan kepada mereka dan kalau bisa memang lembaga survei untuk sementara jangan pernah menyiarkan apapun lagi untuk mengisi ruang-ruang publik," ujar Djamaluddin, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (18/4).

Baca juga: 6 Lembaga Survey Dipolisikan

Djamaluddin mengatakan bahwa pihaknya menduga keenam lembaga survei itu juga melakukan survei fiktif sesuai pesanan.

"Kami melaporkan yang selama ini atau beberapa kurun waktu, berapa hari ini menyiarkan berita-berita yang tidak benar, hoaks, dan bahkan menyesatkan," ujar Djamaluddin.

Menanggapi laporan itu, Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan baru akan mengecek laporan tersebut. Ia mengatakan bahwa KPU hanya bertugas mendata dan mengecek lembaga survei. Kalau memang ada pelanggaran, nanti asosiasi lembaga survei yang akan memberi sanksi.

"Kalo ada pelanggaran, nanti dilaporkan ke asosiasianya," ujar Arief. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More