Jangankan Pemilu Serentak, Sekelas Pilkada Pun Punya Masalah

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Rabu, 17 Apr 2019, 20:44 WIB Politik dan Hukum
Jangankan Pemilu Serentak, Sekelas Pilkada Pun Punya Masalah

MI/ROMMY PUJIANTO
Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta Mahfud MD.

GURU Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta Mahfud MD mengatakan pesta demokrasi dengan pilpres dan pileg digelar serentak untuk kali pertama ini belum bisa diklaim sesuai konstitusi. Hal itu harus dipastikan terlebih dulu apakah siginifikan atau tidak tetapi riak-riak masalah pasti selalu ada.

"Saya tunggu dulu yah. Ini kan masih simpang-siur. Yang penting, pesta demokrasi kali ini dalam arti selamat tenang dan tertib sudah ok," terangnya kepada Media Indonesia, Rabu (17/4).

Menurut dia, pilpres dan pileg serentak kali ini tidak bisa segera dinilai sudah berjalan sesuai aturan atau konstitusional. Pasalnya seluruh persoalan perlu dipastikan kuantitasnya dan substansinya apakah masih bisa dikatakan sesuai aturan atau melenceng.

"Tapi menyangkut masalah yang timbul kita tunggu dulu, saya kira besok baru bisa diketahui gambaran umumnya. Ini kan masih ada reaksi macem-macem dan besok baru bisa diabstraksi apakah reaksi itu benar atau tidak," ungkap mantan Menteri Pertahanan era Kabinet Persatuan Nasional ini.

Ia mengatakan gelaran apapun termasuk pesta demokrasi selalu terselip persoalan. Bahkan pemilihan kepala daerah kota atau kabupaten dengan luas wilayah kecil pun kerap dihinggapi persoalan.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu juga mengajak masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi pihak yang berusaha merusak kelancaran pesta demokrasi yang sudah berjalan baik ini. Pasalnya mekanisme penyelesaiaian sengketa maupun pelanggaran pemilu sudah ada aturan mainnya.

"Percayakan kepada proses tersedia secara hukum. Siapa yang memprosesnyanya itu? pertama, tim paslon dan para kandidat kalau DPR dengan parpol-parpol karena legal standing sekarang ada pada mereka. Masyarakat sudah memilih ya sudah. Kalau ada proses lain untuk menjernihkan persoalan itu ada paslon melalui TKN atau BPNnya kalau Parpol sebagai peserta pemilu dan caleg-caleg. Mereka akan berinteraksi dengan institusinya masing-masing, kalau ada kasus nanti ke KPU kan ada banding data. Kalau tidak selesai, nanti bisa ke MK. Jadi semuanya sudah ada alur, aturan mainnya, itu sudah ada. Jadi masyarakat tenang saja supaya proses terus berjalan," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More