Rabu 17 April 2019, 20:50 WIB

Distribusi Tambahan Kuota Haji Harus Adil dan Transparan

Dhika kusuma winata | Humaniora
Distribusi Tambahan Kuota Haji Harus Adil dan Transparan

ist
Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi

 

KUOTA haji Indonesia dipastikan bertambah menjadi 231 ribu jemaah menyusul adanya penambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi sebanyak 10 ribu jemaah.

Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, mengatakan kuota tersebut perlu diprioritaskan kepada calon jemaah yang berusia lanjut.

Namun, dengan catatan calon jemaah mampu dan sehat untuk menjalankan ibadah. Ia pun mendorong pemerintah agar bisa berlaku adil, transparan, dan kredibel dalam membagikan kuota tambahan tersebut.

"Proses pendistribusiannya di pusat dan daerah agar bisa adil dan transparan. Dengan demikan kuota tambahan itu bisa pelan-pelan mengurangi daftar tunggu secara tepat dan strategis," ujarnya, Rabu (17/4).

Baca juga: Pemerintah Diminta Beri Kuota Tambahan untuk Lansia

Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia bisa mendapat tambahan kuota haji lebih besar lagi ke depan. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi hingga kini juga masih terus membangun berbagai fasilitas bagi para jemaah haji.

"Perlu diapresiasi usaha yang dilakukan pemerintahan Jokowi sehingga Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan dengan jumlah yang signifikan. Saya kira ke depan kuota tambahan haji bisa lebih besar lagi, mengingat Arab Saudi terus membangun."

Seperti diketahui, pemerintah Arab tengah membangun sejumlah fasilitas besar-besaran antara lain proyek perumahan jamaah dan renovasi lokasi Armina. Dengan penambahan fasilitas tersebut, ujar Dadi, kuota jamaah haji bisa ditingkatkan.

"Ini tergantung kapan proyek-proyek tersebut selesai dan juga bagaimana hubungan baik pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi," tukas Dadi. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More