Hambatan Logistik Harus Jadi Bahan Evaluasi KPU

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Rabu, 17 Apr 2019, 17:55 WIB Politik dan Hukum
Hambatan Logistik Harus Jadi Bahan Evaluasi KPU

MI/IMMANUEL ANTONIUS
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jerry Sumampouw

PEMILIHAN umum telah selesai berlangsung. Hingga kini, proses penghitungan masih terus berlangsung.

Berdasarkan temuan dan pantauan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Pemilu 2019 di lapangan selama pemungutan suara, diketahui bahwa tahun ini, partisipasi dan antusiasme masyarakat untuk menyoblos meningkat. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan kesiapan penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita melihat di banyak daerah masih ada hambatan logistik," ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jerry Sumampouw, di Jakarta, Rabu (17/4).

Baca juga: Logistik Telat Datang, Pemungutan Suara di Satu RW Cianjur Molor

Jerry mengatakan, hambatan logistik mulai dari keterlambatan, kerusakan, hingga logistik yang tak sampai seharusnya tidak terjadi. Apalagi kejadian terjadi di wilayah yang tidak terlalu sulit dijangkau. "Seperti di Jayapura misalnya, itu keterlambatan padahal secara lokasi tidak terlalu sulit," ujar Jerry.

Selain di Jayapura, berdasarkan temuan KMS Pemilu 2019, keterlambatan logistik juga terjadi di berbagai daerah lain. Di antaranya Jawa Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, Bali, dan NTT.

"Persoalan juga ada di petugas TPS. Banyak yang belum terlalu paham ketentuan untuk pemilih, khususnya untuk pemilih yang pindah TPS," ujar Jerry.

Jerry mengatakan berbagai masalah itu harus jadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu selanjutnya. KPU juga harus segera menetapkan jadwal pemungutan ulang bagi daerah yang belum menyelenggarakan pemilu akibat logistik yang terlambat. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More