Bawaslu: Surat Suara Tercoblos Dianggap Surat Suara Rusak

Penulis: M. Ilham Ramadhan Avisena Pada: Rabu, 17 Apr 2019, 16:08 WIB Politik dan Hukum
Bawaslu: Surat Suara Tercoblos Dianggap Surat Suara Rusak

MI/ROMMY PUJIANTO
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menilai, surat suara dalam keadaan sudah tercoblos merupakan surat suara yang tidak sah.

"Surat suara itu seharusnya tidak dapat digunakan kan? Berarti kan sama dengan surat suara yang rusak," ujar Fritz di Kantornya, Jakarta, Senin (17/4).

Kondisi itu, lanjut Fritz, sama dengan keadaan TPS yang mengalami kekurangan surat suara. Oleh karena itu Ia merekomendasikan Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan.

Baca juga: Sejumlah TPS di Bangka Kekurangan Surat Suara

"Harus ada pemilu lanjutan atau pemilu susulan misalnya, karena ada beberapa orang yang tidak dapat mencoblos," terang Fritz.

Sementara, saat ditanyai mengenai pengusutan oleh Bawaslu, Fritz belum mau untuk memberikan pernyataan, "Kita fokus dulu bagaimana cara untuk melihat, karena itu semua dianggap sebagai surat rusak," tukasnya.

Pun demikian dengan adanya penundaan pencoblosan di Jayapura, Bawaslu, lanjut Fritz, menyerahkan hal itu kepada KPU.

"Itu kami kembalikan ke KPU, itu kan cuma satu, tapi itu kapan dilaksanakan sangat bergantung bagaimana kesiapan KPU untuk dapat menyediakan logistik dan juga mengajak pemilih untuk berpartisipasi," tambahnya.

Penundaan, kata Fritz, tidak mengganggu berjalannya Pemilu, hal itu dikarenakan undang undang secara jelas telah mengamanatkannya.

"UU memberikan kesempatan, di UU itu kan dikenal dengan Pemilu Tunda, Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Ada konsekuensinya, tetapi itu dimungkinkan oleh UU untuk dilaksanakan," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More