Rabu 17 April 2019, 03:00 WIB

Program B20 Efektif Tekan Impor Migas

Nur Aivanni | Ekonomi
Program B20 Efektif Tekan Impor Migas

ANTARA FOTO/Aprillio
Petugas menunjukkan sampel bahan bakar minyak (BBM) B-20, B-30, dan B-100 di Jakarta

 

PROGRAM penggunaan minyak kelapa sawit sebesar 20% sebagai bahan campuran solar atau biodiesel 20 (B20) yang diterapkan pemerintah tahun lalu ternyata efektif menekan impor migas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang kuartal pertama tahun ini, angka impor terutama dari sektor migas turun sebesar 28,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS Suhariyanto melihat perbaikan itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam penggunaan minyak sawit mentah sebagai bauran bahan bakar solar sebanyak 20% atau B20.

Hal itu juga diakui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono ­Moegiarso.

“Faktanya itu (program B20) sebenarnya efektif untuk mengendalikan impor migas. (Dampak B20) lumayan signifikan,” ujar dia saat ditemui di kantornya, kemarin.

Ia mengatakan, sejak diterapkan pada September tahun lalu, saat ini realisasi penerapan B20 sudah di angka 99%. “Tahun lalu, kita kaget September, Oktober, impor solar tinggi sekali, ternyata dampaknya bukan di bulan-bulan itu, baru Desember turunnya signifikan, Januari (juga),” kata Susiwijono.

Untuk diketahui, program B20 sebenarnya telah diterapkan sejak 2016, tapi belum begitu masif. Regulasi yang mengatur penahapan mandatori program B20 ialah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Berdasarkan regulasi itu, jenis sektor yang wajib menerapkan di antaranya usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum/PSO (public service obligation), transportasi non-PSO, dan industri dan komersial. Namun, sesuai arahan Presiden RI, terhitung mulai 1 September 2018 mandatori B20 dijalankan secara masif di semua sektor.

Saat ditemui terpisah, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto mengakui efektivitas program B20 ini. Menurut dia, salah satu faktor turunnya impor migas pada Maret 2019 antara lain karena penerapan program B20 dan pembelian mi-nyak mentah hasil produksi domestik oleh Pertamina.

Setelah program B20 sukses, Susiwijono mengatakan pemerintah berencana  segera menerapkan prog­ram B30 atau penggunaan mi­nyak sawit sebesar 30% untuk bahan bakar, dan bahkan B100. “Namun, ini butuh proses,” ujarnya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan pihaknya baru akan menguji coba kendaran yang menggunakan B30 dengan jarak 40 ribu kilometer guna memastikan bahan bakar bauran tersebut aman untuk kendaraan.

Namun, di tengah kabar baik ini berembus kabar tak sedap dari Uni Eropa (UE) yang berniat meng-halangi ekspor biofuel Indonesia ke kawasan itu. Kali ini, mereka menuduh ada bantuan subsidi dari pemerintah terhadap perusahaan biofuel Indonesia sehingga bisa menjual ke pasar luar negeri dengan harga murah.

“Tuduhannya itu ada banyak, mulai dari bangun pabrik di kawasan berikat, dapat dukungan Exim Bank, dapat dukungan asuransi pemerintah. Semua bentuk dukungan mereka sebut subsidi. Tapi kita sudah buktikan kemarin saat mereka datang, semua itu tidak ada,” ujar Paulus.

Namun, pihak UE bergeming. Indonesia tentu akan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Selama proses gugatan dilaksanakan sampai hasilnya keluar, kegiatan perdagangan biofuel ke ‘Benua Biru’ harus dibekukan.

“Kita optimistis menang karena tuduhan itu memang tidak benar. Namun, proses di WTO ini tidak cepat. Bisa tiga tahun. Jadi selama itu kita tidak bisa ekspor ke sana,” ucap Paulus. (Pra/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More