Pemilu dan Konsolidasi Politik

Penulis: Silvianus M Mongko Pengamat Sosial, Alumnus PPRA LVIII Lemhannas RI 2018 Pada: Rabu, 17 Apr 2019, 01:45 WIB Opini
Pemilu dan Konsolidasi Politik

MI/tiyok
Ilustrasi

PEMBELAHAN sosial politik oleh sentimen identitas belakangan ini begitu tajam di tengah masyarakat. Muatan-muatan kampanye untuk menggalang dukungan politik begitu kuat menggunakan sentimen-sentimen perbedaan suku, agama, dan golongan.

Masyarakat semakin terbelah karena penggalangan massa dirancang dengan diksi-diksi politik kebencian dan kebohongan. Ini salah satu persoalan serius bangsa pada musim elektoral kali ini.

Di samping itu, bangsa kita sedang mengalami demensia ingatan pada sejarahnya sendiri. Kita seakan sedang mengalami kemunduran pada titik krusial bagaimana memaknai pengalaman masa lalu dan bagaimana mesti menarik pelajaran dari perjalanan sejarah terpenting berdirinya sebuah nation-state. Padahal, kita telah sepakat melalui sebuah proses dialog yang panjang untuk membingkai negara-bangsa dalam framing multikulturalisme, yang hemat saya, kompatibel dengan sistem politik demokrasi.

Negara-bangsa yang berfilosofi Pancasila telah menempatkan Indonesia sebagai negara multikultural yang merupakan pintu masuk bagi proses-proses politik demokrasi. Perbedaan sudut pandang terhadap persoalan yang sama hingga perbedaan pilihan dan sikap politik ialah semestinya terjadi dalam sistem demokrasi.  

Di tengah polarisasi demikianlah kita menyelenggarakan proses elektoral, Pemilu Nasional, yang untuk sekian sering kita menyebutnya sebagai ‘pesta’ demokrasi untuk membenarkan sekian banyak anggaran dan biaya yang dikucurkan.

Semangat kedaulatan
Antusiasme dalam pemilu kali ini datang dari warga Indonesia mancanegara. Editoral Media Indonesia (16/4) mengangkat tema: ‘Antusiasme yang Membanggakan’, hendak menegaskan sekaligus memberikan energi positif untuk menyambut pemilu dalam negeri.

Tingkat partisipasi pemilih luar negeri yang demikian tinggi, mesti menjadi perangsang bagi pemilih dalam negeri untuk ikut memberikan hak kedaulatan. Masyarakat yang optimistis dan berdaulat pasti ikut memberikan suara dalam pemilu karena merasa bertanggung jawab untuk menentukan arah perjuangan bangsa dan negara. Serta tidak mau menggadaikan hak suaranya kepada orang lain. Tentu saja antusiasme semacam itu memberikan harapan besar bagi masa depan bangsa yang lebih baik, adil dan berdaulat.

Hak kedaulatan tentu mesti terlihat dalam bentuk keterlibatan aktif proses-proses politik. Keterlibatan dalam pemilu ialah bentuk prosedural dari tanggung jawab politik sebagai warga negara.

Dengan memilih, masyarakat bisa menentukan siapa pemimpin dan wakil-wakilnya yang bisa diandalkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan bangsa dan negara. Artinya, pemilu hanyalah instrumen untuk menyeleksi pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis.

Sasarannya ialah output dan outcome pemilu yang mampu memecahkan persoalan-persoalan riil dan aktual, pemimpin yang tetap setia pada fondasi konstitusional bangsa dan negara. Pemimpin dan wakil-wakil yang menunjukkan pembangkangan entah personal ataupun gerakan massal pendukung terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, sudah pasti bukan impian yang selaras dengan paham nasionalisme dan filosofi bangsa kita.

Mereka tidak bisa diandalkan untuk menjadi pemimpin besar yang sanggup memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Jadi, jelaslah bahwa pemilu dimaksudkan untuk menyeleksi siapa kira-kira yang mampu mengatasi berbagai persoalan krusial yang melilit bangsa kita saat ini, bukan memilih mereka yang pesimistis dan kerap menciptakan masalah di tengah masyarakat.

Konsolidasi politik
Mengingat bahwa pemilu kali ini terjadi dalam gelombang ujaran kebencian dan dorongan berita-berita bohong (hoaks), dengan tingkat pembelahan sosial yang tajam, maka pemilu ialah instrumen untuk menggalang kekuatan politik yang menyatukan.

Betul bahwa pada level yang sangat praktis, pemilu menciptakan perbedaan cara pandang, pilihan dan sikap politik, itulah prasyarat yang tidak bisa tidak, conditio sine qua non dari proses elektoral. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat belajar untuk semakin matang menyikapi perbedaan-perbedaan sikap dan pilihan politik.

Sasaran pemilu ialah bagaimana merumuskan dan menggalang legitimasi politis atas kekuasaan, suatu kekuatan nasional yang bisa dikapitalisasi untuk tujuan-tujuan kepentingan nasional. Perbedaan-perbedaan pilihan dan sikap politik hanyalah perspektif dari mana kita melihat titik fokus yang satu dan sama, yaitu Indonesia dengan sekian visi-misinya ke depan.

Melalui pemilu, kita sebagai bangsa, dalam segala kekayaan cara pandang, sikap dan pilihan politik mesti sanggup mempertajam imajinasi kita kepada Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang semakin solid bersatu, bukan Indonesia yang tercabik-cabik oleh paham-paham sektarian-separatis atau Indonesia yang ingin menjadi negara besar, tapi tidak optimistis dengan kemampuannya sendiri.

Meski Indonesia sebagai sebuah rumah bersama yang dibangun atas pondasi ideologis, filosofis dan konstitusional sudah dianggap final, tapi Indonesia sebagai sebuah proses sosial-politik untuk mewujudkan visi-misinya belum selesai (unfinished-nation).

Indonesia yang politis ialah Indonesia yang sedang menjadi dan pemilu ialah jalan politis yang ditempuh agar Indonesia bisa terus mengevalusi proses-proses politik dan pemimpin-pemimpin yang dinilai layak dan mampu. Dengan mekanisme pemilu yang demokratis sesuai asas-asasnya, kita bisa lebih yakin dan percaya diri bahwa Indonesia bisa dievaluasi dan diberi bobot politis dari waktu ke waktu demi menciptakan Indonesia yang adil, sejahtera, dan damai.

Independensi penyelenggara
Pada level yang paling operasional, pemilu akan berhasil jika para aparat dan penyelenggara pemilu bekerja maksimal dan independen. Besar sekali pengaruhnya, bahkan bisa terancam gagal jika penyelenggara dan aparat tidak independen dalam mengawal proses-proses Pemilu.

Di samping itu, kita berharap bahwa masyarakat sungguh-sungguh terobsesi pada kedaulatannya sendiri dalam memberikan hak suara. Serta mampu bertindak sebagai undercover intelligent dalam mencegah kemungkinan-kemungkinan kecurangan Pemilu.

Mengingat bahwa sering kali pelanggaran pidana pemilu terjadi karena daya tawar hak kedaulatan rakyat begitu mudah diperdagangkan, maka aparat penegak hukum mesti bekerja maksimal, tegas dan independen.

Pemilu kali ini ialah fase ujian terberat terhadap masa depan Indonesia sebab polarisasi dukungan lebih banyak digerakkan sentimen-sentimen politik identitas. Rakyat mesti lebih cerdas dan berdaulat. Bukan saja demi legitimasi kekuasaan, melainkan juga demi terciptanya pemimpin dan wakil-wakil yang sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan nasional. Serta mencegah kemungkinan terburuk nasib bangsa ke depan. Salam demokrasi.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More