Ketua MPR: Kendala Pemilu Luar Negeri Harus Jadi Bahan Evaluasi

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Selasa, 16 Apr 2019, 12:05 WIB Politik dan Hukum
Ketua MPR: Kendala Pemilu Luar Negeri Harus Jadi Bahan Evaluasi

MI/MOHAMAD IRFAN
MI

KETUA MPR Zulkifli Hasan menyarankan berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 harus dijadikan bahan evaluasi semua pihak, khususnya penyelenggara pemilu. Salah satunya masalah proses dan pemungutan suara yang terjadi di luar negeri.

"Tentu itu perlu mendapat perhatian khusus dari penyelenggara pemilu khususnya KPU, karena di Australia, Hong Kong, Singapura dan Malaysia, orang kok sampe begitunya," ujar Zulkifli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/4).

Zulkifli mengatakan evaluasi harus dilakukan dengan detail dan maksimal. Dengan begitu, pemilu selanjutnya bisa berjalan lebih baik dan lancar.

"Tentu akan menjadi evaluasi nantinya," tutur Zulkifli.

Baca juga: KPU Berencana Lapor Polisi Terkait Hoaks Hasil Pemilu Luar Negeri

Sebagai Ketua MPR, ia berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia dan penyelenggara pemilu untuk bersama melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bila semua bisa melakukan itu, ia yakin pemilu akan berjalan damai dan legitimate.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh panitia penyelenggara KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum, teman-teman di PPS, PPK dan seterusnya bisa menyelenggarakan dengan betul-betul adil, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, karena ini adalah kompetisi antarkita, kita bukan orang-orang lain, bukan perang tetapi memilih wakil, memilih pemimpin diantara kita yang paling baik," tutup Zulkifli.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More