Klarifikasi Pernyataan di Debat Pilpres, Begini Sejarah UU Desa

Penulis: Rizky Noor Alam Pada: Senin, 15 Apr 2019, 23:56 WIB Ekonomi
Klarifikasi Pernyataan di Debat Pilpres, Begini Sejarah UU Desa

Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

DEBAT pamungkas yang diselenggarakan KPU RI di Hotel Sultan Jakarta, pada Sabtu, 13 April 2019 menyisakan closing statement yang sangat menarik dan penting untuk ditanggapi.

Dalam sesi tersebut, Calon Presiden No Urut 02 (Prabowo Subianto) menyatakan bahwa dirinya sebagai salah satu inisiator UU Desa.

"Hanya untuk keterangan bahwa undang-undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri, sebagai ketua umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan alhamdulillah itu sudah digolkan, dan itu adalah hak rakyat, dan itu tidak perlu dipolitisasi, itu adalah hak rakyat di desa,” kata Prabowo dalam debat tersebut.

Hal tersebut mengundang respon dari para pegiat pembaruan desa yang terlibat langsung dalam pembuatan UU tersebut.

Dalam keterangan resmi yang Media Indonesia terima (15/4) para pegiat pembaharuan desa tersebut langsung melakukan pengecekan kembali terkait dokumen risalah sidang pembahasan RUU Desa di rapat-rapat Pansus RUU Desa dan sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013.

Berdasarkan pada hasil penelusuran dan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait sejarah pembahasan RUU Desa tersebut, para pegiat pembaruan desa itu mencoba meluruskan pernyataan tersebut agar kerja-kerja kolektif dalam menginisiasi dan membahas RUU Desa tidak dinarasikan ke dalam klaim gagasan dan kerja individual atau kelompok tertentu.

Lahirnya UU Desa adalah sejarah panjang yang penuh liku. Pada 2005 pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memecah UU 32/2004 menjadi tiga UU, yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung dan UU Desa.

Baca juga : Dunia Akui Efektivitas Program Dana Desa

Pada 2006, kerjasama Diten PMD dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (gabungan antara IRE Yogyakarta, STPMD "APMD", Gita Pertiwi, dan beberapa lembaga lain, serta beberapa individu yang tergabung di dalamnya seperti Ari Dwipayana, Arie Djito, Bambang Hudayana, Haryo Habirono, Diah Y. Suradireja, Rossana Dewi, Widyo Hari, dan lainnya meneruskan diskusi dan kajian, yang secara resmi pada Januari 2007 mulai menyusun Naskah Akademik RUU Desa.

Naskah tersebut didiskusikan dengan para pihak, baik pegiat maupun Asosiasi Desa, di banyak kota dan pelosok dan akhirnya selesai pada  Agustus 2007 dan disusul dengan drafting RUU Desa.

Pada 2009, pegiat desa mendukung caleg Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan) di Dapil Cilacap-Banyumas, yang mengusung RUU Desa. Setelah masuk ke Senayan, Budiman menjadi jangkar politik bagi pegiat desa, misalnya mempertemukan pegiat desa dengan Komisi II secara institusional dan personal.

Budiman punya peran memindahkan isu desa dari pinggiran ke pusat kekuasaan di Senayan. Perjuangan RUU Desa tambah kencang setelah lahir Parade Nusantara (2009) di bawah pimpinan Sudir Santosa, dan Budiman juga hadir sebagai pembinanya.

Parade tersebut dilakukan terus menerus guna memberikan desakan kepada pemerintah agar menyelesaikan pembahasan RUU Desa.

Desakan paling seru terjadi di antara September hingga Desember 2011, yang kemudian Presiden SBY mengeluarkan ampres RUU Desa pada Januari 2012.

DPR RI lantas membentuk Pansus RUU Desa yang dipimpin oleh Ketua Akhmad Muqowam (PPP), serta wakil ketua Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan), Khatibul Umam Wiranu (Demokrat), Ibnu Mundzir (Golkar).

Dalam pembahasan RUU Desa, Dana Desa (DD) memang yang paling panjang dan seru, mengundang pro dan kontra. DPR pernah meminta kepada pemerintah tentang data makro uang yang masuk desa, tetapi pemerintah tidak menyediakan.

Karena itu Ganjar Pranowo meminta kepada Sutoro Eko (sekarang Ketua STPMD APMD) untuk mengumpulkan data mikro uang desa. Sutoro Eko bersama tim Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" beserta jaringan bergerak melakukan pengumpulan data dengan survei.

Baca juga : Mendes Janji Penyeleweng Dana Desa akan Ditindak Tegas

Berdasarkan basis data 2011, survei menunjukkan bahwa rata-rata desa menerima uang sebesar Rp1,040 M pe tahun, tentu dengan sumber yang bermacam-macam, dan 76% di antaranya dari pemerintah pusat. Data ini yang dijadikan basis dan pegangan bagi Pansus.

Pembicaraan tentang dana desa memang dinamis. Pada 30 September 2013, terjadi diskusi yang menarik di ruang rapat Ketua DPR RI. Dalam pertemuan itu hadir 9 anggota Pansus/Panja, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, pejabat Bappenas, dan rapat dipimpin oleh Ketua Marzuki Alie (Demokrat).

Kemenkeu dan Bappenas keberatan dengan dana desa sedangkan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Akhmad Muqowam bermain cantik untuk meng-goal-kan Dana Desa.

Hari-hari berikutnya banyak diisi diskusi mengenai formula dana desa. Formula tersebut memang susah. Pada 12-13 Desember 2013, Raker Mendagri bersama Pansus sungguh bersejarah. Dari berbagai gagasan yang diperdebatkan, muncul usulan rumusan dari AW Thalib (PPP) yang menyatakan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

Usulan ini diterima oleh sidang dan dijadikan penjelasan Pasal 72 ayat (2) tentang Dana Desa. Pertemuan itu juga menyepakati untuk menyudahi pembahasan RUU Desa dan pada Sidang Paripurna 18 Desember 2013 yang dipimpin oleh Priyo Budi Santosa, menetapkan UU Desa yang kemudian disahkan oleh Presiden SBY menjadi UU No. 6/2014 pada 15 Januari 2014. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More