Kapolri Sebut Pengerahan Massa Bisa Menimbulkan Provokasi

Penulis: Golda Eksa Pada: Senin, 15 Apr 2019, 21:05 WIB Politik dan Hukum
Kapolri Sebut Pengerahan Massa Bisa Menimbulkan Provokasi

ANTARA
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

KAPOLRI Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pawai atau syukuran pascapencoblosan. Menurut dia, mobilisasi massa dikhawatirkan bisa memicu provokasi terhadap pihak lain.

Penegasan itu disampaikan Tito seusai mengikuti rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).

Ia menegaskan kegiatan pengerahan massa yang tujuannya untuk menunjukkan kemenangan sedianya tidak dilakukan terlalu dini. Korps Bhayangkara menilai kebebasan berekspresi itu harus tetap sejalan dengan UU 9/1998.


Baca juga: Besok, Bawaslu Sampaikan Klarifikasi Final Pemilu di Malaysia


"Kami meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran atau mobilisasi massa untuk karena nanti akan memprovokasi pihak yang lainnya. Lebih baik kita tetap menjalankan kegiatan dengan baik, tenang," ujar Tito.

Lebih jauh, terang dia, mobilisasi massa juga dilarang dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, masalah sengketa pemilu sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada hal yang dianggap tidak sesuai undang-undang, ada mekanismenya. Ada Bawaslu dan juga nanti ada proses MK, kalau ada hal yang dianggap melanggar. Tetapi tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa maka Polri tidak memberikan izin," tandasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More