Minggu 14 April 2019, 13:45 WIB

Masa Tenang Dimulai, Pengawasan Politik Uang Harus Diperketat

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Masa Tenang Dimulai, Pengawasan Politik Uang Harus Diperketat

MI/ROMMY PUJIANTO
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

 

MASA tenang Pemilu 2019 telah dimulai hari ini, Minggu (14/4) hingga hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang. Selain pengawasan kegiatan kampanye, pengawasan ketat juga harus dilakukan pada potensi praktik politik uang.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan masa tenang merupakan salah satu waktu paling rawan praktik politik uang. Pengawasan ketat harus dilakukan dengan maksimal di lingkungan masyarakat.

"Masa tenang ini tidak boleh lengah. Semua harus berkomitmen mengawasi," ujar Titi, ketika dihubungi, Minggu (14/4).

Titi mengatakan, selain petugas Bawaslu, masyarakat juga harus aktif mengawasi dan melaporkan bila merasa ada praktik politik uang di sekitarnya.

Baca juga: Masa Tenang, Jokowi Pilih Umrah

Peran serta masyarakat sangat menentukan karena umumnya politik uang dilakukan dengan sangat tertutup dan sulit terlacak petugas Bawaslu atau polisi.

"Seperti serangan fajar, itu masyarakat yang bisanya lebih tahu dan paling bisa melaporkan," ujar Titi.

Meski begitu, Titi berharap juga ada komitmen perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan adanya politik uang. Khususnga dari petugas kepolisian setempat atau Bawaslu.

"Karena mereka yang mau melapor ini kan kadang juga merasa tidak aman, apalagi kalau dia sendiri yang menolak, dia harus dilindungi," tutur Titi. (OL-2)

Baca Juga

Antara

KPK Miskin Prestasi, ICW : Alasan Utama Pegawai Mundur

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 27 September 2020, 13:50 WIB
INDONESIAa Corruption Watch (ICW) menilai banyak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggalkan jabatan akibat era Firli Bahuri...
Antara

Politisi Perempuan Maju Pilkada 2020 Kian Berat

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 27 September 2020, 13:45 WIB
TANTANGAN politisi perempuan untuk berkontestasi dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin sulit di tengah situasi...
Ist/DPD

Senator asal Banten Minta Hentikan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 11:19 WIB
Anggota DPD asal Banten, Habib Ali Alwi, mengatakan proses lelang jabatan Sekjen DPD RI telah melanggar undang-undang dan tata terib yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya