Sabtu 13 April 2019, 22:35 WIB

TKN: Tax Ratio bukan Soal Retorika

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
TKN: Tax Ratio bukan Soal Retorika

MI/ROMMY PUJIANTO
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto

 

KETIKA perdebatan politik ekonomi menyangkut instrumen perpajakan, publik semula mengira Prabowo-Sandi tampil berbeda. Namun faktanya, hanya tax ratio yang menjadi kritik utama.

Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto, tax ratio hanyalah instrumen. Hulunya terletak pada pemahaman terhadap filsafat pokok ekonomi itu. Calon presiden Jokowi, kata Hasto memahami bahwa politik ekonomi mengabdi pada tujuan bernegara.

"Karena itulah fokusnya bukan hanya pada tax ratio, namun pada sistem, komitmen, dan leadership. Pak Jokowi telah melakukan hal tersebut dengan tax amnesty, memperluas wajib pajak dan intensifikasi melalui sistem IT yang terpercaya, memudahkan dan mengedepankan transparansi perpajakan,* sebutnya dalam keterangan resminya, Sabtu (13/4).

Keberhasilan tax policy dalam pemerintahan Jokowi, kata Hasto, terlihat dari peningkatan daya terima perpajakan, sehingga keseimbangan primer dalam APBN tidak lagi negatif.

Baca juga: Menguji Rasionalitas Kenaikan Tax Ratio Prabowo-Sandi

"Kedaulatan ekonomi justru dijalankan melalui kebijakan pajak yang prudent, mencegah shock economy, dan secara gradual tumbuh secara sistemik dan semakin besar. Apalagi dari aspek makro, nilai tukar yang stabil, inflasi rendah, dan kemudahan bisnis makin membaik seiring dengan perombakan menyeluruh terhadap hambatan investasi," kata Hasto.

Ia kemudian menuturkan, semakin terlihat bahwa Indonesia memerlukan pemimpin negarawan yang paham terhadap sistem nilai, dan sekaligus memahami detail terhadap arah dan jalan kebijakan ekonomi untuk kemakmuran bangsa.

"Debat pun akhirnya membuka orientasi pemimpin. "Pemimpin lama menggambarkan pesimisme, dan pemimpin visioner memahami masa depan namun berpijak pada kenyataan," tandasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More