Sabtu 13 April 2019, 21:08 WIB

Jokowi: Ekonomi Tidak hanya Pertumbuhan, Tapi Juga Pemerataan

Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum
Jokowi: Ekonomi Tidak hanya Pertumbuhan, Tapi Juga Pemerataan

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, hari ini

 

CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengusung pembangunan berkeadilan sebagai fokus utamanya.

Oleh karena itu, jelasnya, selama 4,5 tahun usia pemerintahannya, ia fokus membangun infrastruktur di luar Jawa agar manfaat pertumbuhan ekonomi juga dirasakan luas oleh masyarakat.

"Selama 4.5 tahun saya dan Jusuf Kalla berusaha keras mengembalikan watak asli pembangunan yaitu tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan. Karena tanpa pemerataan ialah ketimpangan dan menyebabkan ketidakadilan," ujarnya saat memaparkan visi-misinya dalam debat presidensial kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).

Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Akan Berbagi Porsi dalam Debat Kelima

Pembangunan yang mengusung Indonesia-sentris, sambungnya, akan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru. Misalnya, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus serta  kawasan pariwisata baru.

Di sisi lain, jelasnya, kemandirian ekonomi juga menjadi fokus utama pemerintahannya. "Blok Mahakam, Rokan, Freeport yang dulu dikuasai asing, kini dikuasai negara. Ini penting sekali untuk kemandirian bangsa," tandasnya.

Tak lupa Jokowi  memperkenalkan program tiga kartu, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu Sembako Murah. (OL-4)

Baca Juga

Antara/Adeng Bustomi

KPK Dalami Penerimaan Uang Kasus Infrastruktur Kota Banjar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 23:18 WIB
Penyidik menelisik terkait dugaan penerimaan uang kepada sejumlah pejabat...
MI/Susanto

Periksa Eks Pejabat Setneg, KPK Selisik Soal Uang Proyek PTDI

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 22:42 WIB
Penyidik komisi antirasuah mendalami dugaan penerimaan uang terkait pengadaan pesawat dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT DI...
Dok DPD

DPD Diminta Mediasi MUI dan BPJPH soal UU Jaminan Produk Halal

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 21:43 WIB
Ditambahkan Ma'ruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya