Ancaman Pengeroposan Demokrasi

Penulis: Fahrul Muzaqqi Dosen di Departemen Politik FISIP Unair, Surabaya Pada: Jumat, 12 Apr 2019, 04:15 WIB Opini
Ancaman Pengeroposan Demokrasi

MI/Duta
Ilustrasi

PERHELATAN Pilpres 2019 kian mendekati hari H. Suasana makin menghangat. Tiap hari bermunculan lontaran pernyataan dari para pendukung kandidat yang terkadang memaksa kita mengernyitkan dahi.  

Pemilu, sebagai salah satu perwujudan semangat untuk mengonsolidasikan demokrasi kita, mencerminkan bagaimana para elite mempersuasi khalayak untuk berpartisipasi menyalurkan suaranya ke TPS.

Lebih mendasar dari hal itu, kiranya ialah semangat untuk menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus berupaya meningkatkan kualitas berdemokrasi kita. Namun, kenyataannya justru sebagian menampakkan ekspresi yang dapat mengeroposkan demokrasi dan bangunan keutuhan berbangsa.

Batasan normatif
Komitmen untuk berkontestasi secara sehat dan fair makin kerap diabaikan. Fenomena belakangan memperlihatkan betapa kekuasaan telah membius sedemikian rupa hingga melupakan batasan-batasan normatif dan aturan main yang disepakati bersama. Kehendak untuk memenangkan kontestasi lima tahunan itu, telah mendistorsi kesadaran sebagian elite untuk menghormati proses yang berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

KPU sebagai institusi penengah yang menunaikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan hajatan pilpres secara berintegritas kerap mendapatkan serangan berupa delegitimasi serta tidak jarang fitnah dan kebohongan.

Kasus teraktual, yaitu penyebaran kabar bohong berupa ‘server KPU di-setting menangkan Jokowi’. Syukur, aparat kepolisian segera meringkus dua tersangka pelaku buzzer tersebut. Beberapa bulan sebelumnya, sempat pula beredar kabar bohong tujuh kontainer surat suara tercoblos. Aparat kepolisian dengan cepat menangkap pelaku penyebaran hoaks tersebut.

Apa yang tersirat dari kasus-kasus penggembosan legitimasi pilpres tahun ini ialah semangat yang menggebu-gebu untuk memenangkan kontestasi dengan tanpa penghormatan atas proses penyelenggaraannya. Entah ini menjangkiti kalangan pendukung di akar rumput atau para elite di lingkaran kandidat.

Pada gilirannya, naluri kuasa yang berlebihan itu dapat mereduksi kepercayaan terhadap demokrasi itu apabila kehendak mayoritas rakyat yang nantinya menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin RI-1 tidak berpihak padanya.  

Apa yang diperagakan seorang tokoh nasional pendukung salah satu paslon baru-baru ini juga mengindikasikan semangat itu. Ia mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa apabila paslonnya kalah, itu diyakini sebagai kecurangan. Pihaknya akan mengerahkan people power (bukannya mengadukan ke Mahkamah Konstitusi) untuk memprotes.

Tidak jelas arah penyataan itu. Apakah dengan people power itu hanya untuk pawai unjuk kekuatan ataukah untuk membentuk opini publik sehingga hasil pilpres bermasalah ataukah mengarah pada penggulingan kekuasaan hasil pilpres yang sah. Yang jelas, lontaran pernyataan semacam itu berpotensi mendegradasi komitmen untuk menghormati proses berdemokrasi yang kini dengan susah payah diikhtiarkan segenap pejuang demokrasi.

Pemilu merupakan upaya pelembagaan ketidakpastian demokrasi secara sah. Ia merupakan mekanisme suksesi kepemimpinan yang paling baik di antara yang terburuk. Pemimpin yang dihasilkan memang tidak menjamin sempurna sesuai kehendak seluruh rakyat. Namun, setidaknya ada mekanisme yang menjamin kepastian hukum melalui pemungutan suara hingga prosedur untuk melayangkan ketidakpuasan secara hukum melalui institusi-institusi hukum yang berlaku.

Menolak pelembagaan demokrasi yang diakui secara sah pada gilirannya ialah menolak demokrasi itu. Demokrasi mengandaikan pemilu sebagai pintu masuk untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, pemilu mengandaikan prosedur yang bertahap sedemikian rupa hingga perangkat-perangkat kelembagaan untuk menjalankan prosedur itu.

Mengikuti sebagian prosedur, tetapi menolak sebagian yang lain hanya akan menghasilkan semangat berdemokrasi yang mementingkan ego sendiri. Begitu pun mengikuti seluruh prosedur, tetapi menolak hasilnya. Ia hanya akan berujung pada perselisihan tiada ujung karena mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya.

Padahal, nilai-nilai berdemokrasi mengharuskan adanya penghormatan atas institusi hukum berikut perangkat aturan yang membingkainya. Semangat untuk siap menang maupun siap kalah dan toleransi atas perbedaan pandangan sejauh ia berkesesuaian dengan hukum yang berlaku.    

Nilai-nilai ini sangat mendasar untuk mempertahankan integrasi bangsa dan kepastian hukum. Apabila para aktor demokrasi tidak mengindahkan sebagian atau seluruh nilai-nilai itu, yang terjadi ialah pengeroposan demokrasi berikut ancaman gesekan horizontal yang berpotensi memunculkan keretakan kehidupan berbangsa.
 
Komitmen

Demokrasi juga hanya bisa ditegakkan di atas nilai-nilai kejujuran. Kejujuran berdemokrasi pada gilirannya akan menumbuhkan sikap percaya, baik secara vertikal dari rakyat kepada para pemimpin maupun secara horizontal di antara sesama warga negara.

Apabila yang mengemuka justru kebohongan demi kebohongan, implikasinya ialah prasangka, curiga, hingga ketidakpercayaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kehidupan berbangsa-bernegara tidak akan bisa berjalan dengan baik di atas prasangka dan kebohongan.

Apa yang menjadi pekerjaan rumah secara mendasar untuk dibenahi tidak lain ialah komitmen bersama untuk menguatkan sendi-sendi berdemokrasi di kalangan elite maupun akar rumput. Hal itu salah satunya ialah dengan mengawal proses sekaligus hasil pemilu sehingga berintegritas.  

Apabila memang ditemukan kecurangan, prosedur maupun institusi untuk komplain disediakan demi menjaga stabilitas dan kondusivitas berdemokrasi. Prosedur itu berupa pelaporan dengan tindak lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, institusi untuk melayangkan komplain berupa kepolisian, pengawas pemilu, maupun Mahkamah Konstitusi.

Alhasil, kita semua tentu berharap bahwa pemilu kali ini dapat makin memperkuat kualitas demokrasi kita sekaligus memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada gilirannya, kualitas demokrasi yang baik akan mengarah pada peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya makin memperkuat wibawa negara kita di hadapan negara-negara lain. Semoga.

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More