Dahnil Bantah Disebut yang Pertama Sebar Hoaks Ratna

Penulis: M Iqbal Al Machmudi Pada: Kamis, 11 Apr 2019, 12:35 WIB Politik dan Hukum
Dahnil Bantah Disebut yang Pertama Sebar Hoaks Ratna

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak.

JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah pernyataan salah satu media daring yang menyebut dirinya sebagai penyebar pertama berita bohong Ratna Sarumpaet terkait luka lebam pada wajah akibat dianiaya.

"Saya kemarin dengar berita agak mengganggu yang menyebut saya dan Pak Fadli Zon sebagai orang pertama yang menyampaikan informasi (berita bohong). Saya enggak tahu, saya yang mendengar saksi itu dari pihak kepolisian. Kesaksian itu arahnya agak lucu karena penyebaran info agak kemana-mana," kata kata Dahnil dalam sidang Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/4).

Menanggapi pemberitaan yang menyeret dirinya, Danhil menyebut hal itu tidak benar. Ia mengonfirmasi, dirinya dan Fadli Zon bukan penyebar pertama melainkan hanya mengonfirmasi kepada media.

"Tapi kenapa saksi yang bernama Nico Purba bisa menyebut saya dan Fadli Zon yang pertama. Itu ganjil, pernyataan Nico Purba itu ganjil, terima kasih," ujar Danhil.

Baca juga: Ratna Mundur dari BPN Secara Sukarela

Sebelumnya, salah satu media daring mengabarkan pernyataan Nico Purba tentang Dahnil Anzar dan Fadli Zon yang membenarkan soal penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Ratna Sarumpaet didakwa atas kasus berita bohong pemukulan terhadap dirinya. Atas perbuatannya itu, Ratna didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More