Kamis 11 April 2019, 08:35 WIB

Jokowi Janji Beri Uang Operasional

Pol/Mal/P-1 | Politik dan Hukum
Jokowi Janji Beri Uang Operasional

MI/RAMDANI
SILATURAHIM NASIONAL: Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada peserta Silaturahim Nasional Pemerintan Desa Se-Indonesia di Senayan

 

PRESIDEN Joko Widodo berjanji memberi uang operasional kepada para kepala desa (kades). Namun, belum dijelaskan berapa besaran uang operasional kades tersebut.

Janji tersebut dilontarkan Jokowi seusai mendengar curhat para kepala desa yang diundang dalam Silaturahim Nasional Kepala Desa 2019. Beberapa kepala desa mengusulkan adanya dana operasional hingga meminta laporan dana desa dipermudah.

"Pak Presiden, saya sampaikan kami selalu ada undangan di desa. Satu minggu dua kali. Tapi apa yang saya berikan," kata kepala desa dari Sumatra Barat, Zuriatman, kepada Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kemarin.

Zuriatman juga mengeluhkan laporan dana desa yang rumit. Akibatnya, dia sering ditakut-takuti oknum aparat terkait dengan penggunaan dana desa.

"Begitu dana desa bergulir, kepengurusan sulit. Kami selalu diintimidasi sama aparat. Tolong beri keleluasaan, kalau salah, silakan tangkap, tapi jangan ditakut-takuti," jelasnya.

Aspirasi senada disampaikan kepala desa dari Kabupaten Gorontalo, Yuman Rahman. Yuman mengatakan kesejahteraan kepala desa perlu ditingkatkan.

"Masyarakat sudah dise-jahterakan, kami kepala desa minta disejahterakan. Dengan dana desa yang dikelola tidak sebanding dengan simpanan kami yang hanya Rp2.500.000. Tidak sebanding," ucap Yuman.

Mendengar keluhan itu, Jokowi akan mempertimbangkan dana operasional bagi kepala desa. Besaran dana desa segera diputuskan segera.

"Saya pikirkan segera. Akan kita putuskan, berapanya belum. Saya tahu dana operasional kepala desa penting untuk kepala desa. Kalau yang namanya presiden desa memenuhi undangan enggak ninggalin apa-apa kan malu," tuturnya.

Jokowi berjanji akan mere-visi pelaporan dana desa. Dia mengatakan sering menerima keluhan terkait pelaporan dana desa itu. (Pol/Mal/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More