Rabu 10 April 2019, 19:25 WIB

Pemimpin Uni Eropa Diyakini Setuju Penundaan Brexit

Tesa Oktiana Surbakti | Internasional
Pemimpin Uni Eropa Diyakini Setuju Penundaan Brexit

(Photo by Aris Oikonomou / AFP)
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk kanan

 

PARA pemimpin Uni Eropa diperkirakan menyetujui penundaan Brexit, dalam pertemuan puncak yang dihadiri Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May. Pertemuan puncak sebelumnya masih diwarnai perceraian Inggris dari Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan.

May ingin mendorong penundaan Brexit dari 12 April ke 30 Juni. Tujuannya, ialah mengatur kepergian Inggris dengan damai. Akan tetapi, para pemimpin Uni Eropa khawatir jangka waktu tersebut tidak akan cukup. Mereka menilai penundaan sebaiknya berlangsung hingga satu tahun.

Baca juga: Puluhan Ribu Warga Australia Tuntut Upah Lebih Layak

"Ada saatnya Anda perlu membutuhkan banyak waktu," bunyi cuitan Presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk, setelah mengeluarkan undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat Eropa di Brussel.

Sebagai tuan rumah, Tusk memaparkan bukti beberapa bulan terakhir kepada para pemimpin Uni Eropa. Hal itu untuk meyakinkan bahwa anggota parlemen Inggris akan meratifikasi perjanjian penarikan Brexit, sebelum kepergian Inggris pada 30 Juni, sebagaimana usulan May.

"Pada kenyataannya, memberikan perpanjangan waktu akan meningkatkan serangkaian risiko. Dan pertemuan darurat bisa menciptakan batas waktu yang baru," tukas dia, mencerminkan kekhawatiran para pemimpin Uni Eropa.

"Satu kemungkinan yang akan terjadi ialah fleksibiltas perpanjangan batas waktu. Setidaknya berlangsung selama diperlukan, dan tidak lebih dari satu tahun," imbuhnya.

Saran Tusk memang tidak mengikat para pemimpin Uni Eropa yang hadir dalam pertemuan puncak. Namun, gagasannya senada dengan para diplomat, ketika May melakukan kunjungan ke sejumlah ibukota utama Uni Eropa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun AFP, sebuah rancangan kesimpulan KTT sudah beredar di antara para diplomat Uni Eropa. Sayangnya, usulan batas waktu Brexit masih kosong, lantaran menunggu pembahasan rampung. Perancis dalam hal ini mengkhawatirkan penundaan terlalu lama, karena berpotensi menimbulkan gangguan.

Di lain sisi, negara-negara tetangga yang dekat dengan Inggris, merisaukan kepemimpinan May yang akan kehabisan waktu, sehingga terjadi Brexit tanpa kesepakatan. Keputusan itu jelas lebih berbahaya untuk jangka panjang.

Pada Selasa kemarin, May bertolak ke Berlin untuk menemui Kanselir Jerman, Angel Merkel. Sebelumnya, dalam pengarahan kepada anggota parlemen Jerman yang konservatif, Merkel menekankan opsi batas waktu Brexit pada awal 2020, merupakan hal krusial yang dibahas dalam KTT Uni Eropa.

May kemudian melanjutkan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. "Kami tidak pernah tertutup pada gagasan untuk mencari solusi alternatif. Khususnya terkait Brexit tanpa kesepakatan, dalam batas-batas tertentu," ujar ajudan Macron yang enggan disebutkan identitasnya.

Pembicaraan di Brussel akan fokus membahas durasi penundaan batas waktu. Sumber pemerintah Prancis menuturkan perpanjangan batas waktu selama 12 bulan dinilai terlalu lama. Pengaturan untuk membatasi pengaruh Inggris dalam wilayah Uni Eropa, pun menjadi sorotan.

"Inggris akan menjalani masa transisi sebagai anggota perantara, yang ikut hadir dan menerapkan aturan. Namun, tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan," tutur sumber tersebut.

Anggota UE ingin memastikan Inggris yang semi-terpisah, tidak berupaya mempengaruhi proses negosiasi Brexit. Termasuk, melakukan intervensi dalam pemilihan ketua Komisi Eropa periode mendatang, berikut penentuan anggaran multi-tahun Uni Eropa.

May jelas mengharapkan waktu tambahan, untuk mencapai kesepakatan Brexit dengan parlemen Inggris. Seperti diketahui, anggota parlemen Inggris telah menolak kesepakatan yang diusulkan May, setelah bernegosiasi dengan Uni Eropa. Belakangan, May melakukan pembicaraan dengan Partai Buruh sebagai oposisi, demi memecahkan kebuntuan.

Berbagai pembicaraan dipandang bergerak lambat. Negosiator Uni Eropa untuk Brexit, Michel Barnier, mengatakan May harus menjelaskan target yang dicapai selama penundaan batas waktu.

"Perpanjangan harus disertai dengan tujuan yang jelas. Jadi, itu (persetujuan) tergantung pada apa yang dipaparkan May kepada para pemimpin Uni Eropa," pungkas Bernier, seusai pertemuan para menteri Uni Eropa di Luksemburg.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan Inggris berpotensi mengalami guncangan serius, apabila meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Steven Mnuchin, pun memperingatkan anggota parlemen AS. "Saya pikir kita perlu bersiap untuk menghadapi prosesBrexit yang sangat rumit," ucap Mnuchin pada Selasa waktu setempat.

Baca juga: Korea Selatan Batalkan Izin Pembangunan Gedung Kedutaan Jepang

Sebelumnya, May hanya meminta penundaan singkat agar tidak berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen Eropa, yang dimulai pada 23 Mei. Namun, penundaan Brexit lebih lama masih membutuhkan partisipasi Inggris dalam pemilihan.

Peluang May untuk meratifikasi perjanjian penarikan yang ditandatangani di Brussel tahun lalu, bergantung pada anggota parlemen dari Partai Konservatif dan sekutunya di Irlandia Utara. Dalam hal ini, mereka mendukung kesepakatan yang diusulkan May. Opsi lainnya ialah berkompromi dengan oposisi. Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengatakan pihaknya masih menunggu tanda-tanda kompromi dari May. Mengingat, pembicaraan telah ditunda sampai pertemuan puncak di Brussel. (AFP/OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More