Minggu 31 Maret 2019, 13:15 WIB

Bawaslu Klaten Ajak Masyarakat Tolak Praktik Politik Uang

Djoko Sardjono | Nusantara
Bawaslu Klaten Ajak Masyarakat Tolak Praktik Politik Uang

MI/Djoko Sardjono
Deklarasi tolak praktik politik uang.

 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan kegiatan sosialisasi dan deklarasi pengawasan partisipatif pemilu 2019 di Alun-alun Klaten, Sabtu (30/3) malam.

Sosialisasi dan deklarasi tersebut, dihadiri Bupati Klaten diwakili Staf Ahli Bupati Abdul Mursyid, Forkompinda, Ketua KPU Klaten Kartika Sari Handayani, Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAK Arif, Parpol, dan Panwascam Kabupaten Klaten.

Kegiatan sosialisasi dan deklarasi pengawasan partisipatif pemilu 2019, yang disemarakkan dengan hiburan kesenian lokal sronthol, tari, dan campursari dari Sanggar Omah Wayang, mendapat perhatian masyarakat hingga memadati Alun-alun Klaten.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, Arif Fathkurrohman, dalam sambutannya mengajak warga masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2019 yang berkualitas dan bermartabat, dengan menolak praktik money politic atau politik uang.

"Mari kita sukseskan pemilu tanggal 17 April mendatang yang berkualitas dan bermartabat. Untuk itu, masyarakat harus jujur dan berani menolak praktik politik uang," ujarnya.

 

Baca juga: Bawaslu: Kasus Bowo Sidik, Jadi Peringatan Soal Politik Uang

 

Hal senada dikemukakan Fajar SAK Arif, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, pengawasan partisipatif penting dalam upaya menciptakan pemilu jujur dan berkualitas. Untuk itu, tolak praktik politik uang.

"Kami mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Klaten, yang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan deklarasi pengawasan partisipatif pemilu 2019 dengan pentas seni budaya daerah yang mengambil tema tolak politik uang tersebut," kata Fajar.

Bupati Klaten dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bupati, Abdul Mursyid, mengatakan  bahwa Bawaslu perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu berbasis masyarakat.

Tanpa mengurangi peran kelembagaan Bawaslu dalam fungsi pengawasan pemilu, pelibatan masyarakat akan membantu fungsi pengawasan. Dengan pemberdayaan masyarakat itu dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.

"Saya berharap dengan pengawasan partisipatif, masyarakat tidak segan-segan menemukan bukti dan melaporkan kepada Bawaslu. Karena, pemilu 2019 adalah tanggung jawab bersama," ujar Bupati Klaten. (OL-3)
 

Baca Juga

ANTARA/Adwit B Pramono

Sebulan Gratis, Tarif Tol Manado-Bitung telah Ditetapkan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 02:30 WIB
Tarif tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara akhirnya ditetapkan sebesar Rp1.111 per kilometer setelah selama hampir satu bulan...
MI/Dwi Apriani

Instalasi Lateks Pekat, Muba Maksimalkan Serapan Karet Petani

👤Dwi Apriani 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:00 WIB
"Hari ini kami mewujudkan penggunaan teknologi yang lebih maju dengan pembuatan aspal karet yakni lateks pekat terpravulkanisasi...
MI/Supardji Rasban

Delapan Kecamatan di Brebes Rawan Bencana

👤Supardji Rasban 🕔Senin 26 Oktober 2020, 21:50 WIB
MEMASUKI musim penghujan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, bersama TNI dan Polri menggelar apel antisipasi bencana, di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya