Jumat 29 Maret 2019, 19:44 WIB

Dibutuhkan Lebih Banyak Lagi Gerakan Daerah Larang Plastik

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
Dibutuhkan Lebih Banyak Lagi Gerakan Daerah Larang Plastik

Dok. Gerakan Indonesia Diet Plastik
Seminar dan konferensi Pers Celebrate Our Victory-Petisi #pay4plastic yang digelar Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, di Jakarta

 

INISIATIF pemerintah daerah melarang kantong plastik sekali pakai diharapkan bisa meluas. Pasalnya, kebijakan itu dinilai terbukti berhasil menurunkan timbulan sampah plastik.

Lebih banyak daerah yang menerapkan diharapkan bisa berkontribusi signifikan mengurangi sampah plastik di laut.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), di Jakarta, Jumat (29/3).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Suryanto mengatakan pembatasan kantong kresek di wilayahnya yang diberlakukan melalui Peraturan Walikota Balikpapan No 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik mampu menekan penggunaan kresek sekali pakai.

Kurun waktu Juli 2018 hingga Maret 2019, larangan tersebut mampu mengurangi sampah plastik hingga lebih dari 500 ton.

Tercatat pengurangan sampah plastik dari 132 ritel kecil yang ada di Balikpapan mencapai 410,8 ton. Sementara di 13 ritel besar, pengurangannya tercatat 94,8 ton.

Baca juga : Pemkab Banyumas Siapkan Aturan Kurangi Sampah Plastik

"Semua kota khususnya yang padat penduduk diharapkan bisa melarang plastik sekali pakai. Ini supaya sampah di laut bisa berkurang. Sekarang ini kan ada kota yang menerapkan dan ada yang tidak," kata Suryanto.

Balikpapan dan sejumlah kota/kabupaten lain di antaranya Banjarmasin, Badung (Bali), Bogor, dan Bekasi menerapkan pelarangan kantong plastik sekali pakai.

Ritel dan pusat perbelanjaan diminta tak lagi memberikan kantong plastik kepada konsumen dan diimbau menyediakan kantong belanja guna ulang. Jika menyediakan kresek, bahan yang digunakan harus biodegradable.

Daerah yang menyusul menerapkan kebijakan itu di antaranya DKI Jakarta.

Suryanto menyatakan kebijakan pelarangan tersebut lebih efektif ketimbang penerapan kresek berbayar. Balikpapan termasuk daerah yang menerapkan uji coba plastik berbayar pada 2016 lalu.

Namun, masyarakat tetap memilih membayar kantong plastik yang dihargai Rp1.500 ketimbang menggunakan kantong belanja guna ulang.

"Memang benar ada pengurangan ketika plastik berbayar, tapi terjadi bias. Masyarakat tetap saja mau membayar untuk kantong plastik meski sudah dihargai cukup tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan Pemkot Balikpapan bahkan tengah menyiapkan peraturan memperluas pembatasan kantong plastik tidak hanya pada pusat perbelanjaan dan ritel modern tapi juga pasar tradisional, restoran, dan fasilitas publik lainnya.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Dwi Naniek Muhariyani menyampaikan pendapat serupa. Banjarmasin juga menerapkan kresek berbayar pada 2016 yang kemudian diubah menjadi pelarangan. Ia menuturkan kebijakan tersebut menekan timbulan sampah plastik sekitar 3%.

"Pada 2013, rata-rata komposisi sampah plastik di Banjarmasin 15% dari timbulan sampah 600 ton per hari. Pada 2018 nerkurang menjadi 12%. Kebijakan itu juga membantu target pengurangan sampah kami sebesar 20% yang kini sudah sampai 19%," imbuh dia.

Dwi menambahkan pelarangan tersebut memang sempat menimbulkan komplain namun tidak sampai mencuatkan protes besar.

Kuncinya, ujar dia, ialah komunikasi yang efektif dan pemberian solusi alternatif. Pihaknya menggencarkan sosialisasi mengganti kantong plastik dengan kantong purun.

"Sekarang tidak ada masalah, masyarakat membawa kantong belanja sendiri. Mereka mengerti ini jika dikomunikasikan dwngan baik bahwa ini dalam rangka perlindungan lingkungan," tukasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More