Kamis 28 Maret 2019, 16:08 WIB

MK Izinkan Pemilih Gunakan Suket Perekaman KTP-E Saat Mencoblos

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
MK Izinkan Pemilih Gunakan Suket Perekaman KTP-E Saat Mencoblos

MI/ADAM DWI
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang Pengujian UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di MK

 

MAHKAMAH Konstitusi menyelamatkan hak penduduk Indonesia dengan memperbolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP-E sebagai syarat untuk mencoblos pada 17 April. Sebelumnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat bagi warga agar dapat menggunakan hak pilih hanya bisa menggunakan KTP-E.

"Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu," ungkap Ketua Hakim MK Anwar Usman di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).

Mahkamah, kata hakim I Dewa Gede Palguna, tetap pada keyakinan syarat minimal pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP-E. Namun bagi warga yang telah memenuhi syarat memiliki hak pilih dan belum mendapat KTP-E, bisa menggunakan suket perekaman KTP-E.

"Jika syarat memiliki KTP-E tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak lindungi," kata Palguna.

Baca juga: KPU: Pemilih Tanpa KTP-E Nyoblos, Harus dilakukan PSU

Para pemohon sebelumnya mengajukan soal syarat pemilih untuk bisa mencoblos selain KTP-E ialah KTP, Paspor, atau identitas lain. Namun, Mahkamah berpandangan penggunaan KTP-E ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya.

"Dalam konteks pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih, maka KTP-E merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya.

Dengan adanya putusan MK tersebut, makin menguatkan legal standing KPU yang sebelumnya mengizinkan suket dipakai di Pemilu 2019 yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.(OL-5)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasia

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB
Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek...
MI/ARYA MANGGALA

NasDem : Penggantian PSN Perlu Pertimbangan Sistem Pertahanan

👤Teguh Nirwahyudi 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:54 WIB
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian mengusulkan penggantian Proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan Proyek Strategis...
MI/Susanto

Ketua Komisi I Desak Pemerintah Lindungi WNI di AS

👤Antara 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:33 WIB
Dia meminta perwakilan pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI yang ada di sana secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya