Jumat 22 Maret 2019, 04:00 WIB

Selandia Baru Larang Senapan Serbu

Tesa Oktiana Surbakti tesa@mediaindonesia.com | Internasional
Selandia Baru Larang Senapan Serbu

(Photo by Marty MELVILLE / AFP)

 

PEMERINTAH Selandia Baru kemarin akhirnya memberlakukan larangan kepemilikan senjata serbu dan senjata semiotomatis. Selain menjadi respons yang cepat setelah terjadinya serangan teror mematikan di Christchurch, hal ini juga mengingatkan terhadap urgensi kontrol senjata di negara lain, seperti Amerika Serikat.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, berjanji bahwa senjata bergaya militer yang dipakai dalam aksi teror yang menewaskan 50 orang pekan lalu tidak akan beredar bebas lagi.

"Setiap senjata semiotomatis yang digunakan dalam serangan teror pada Jumat lalu, resmi dilarang di negara ini," tegas Ardern.

Lebih lanjut, dia mengatakan jenis mesiu dan perangkat berkapasitas tinggi yang mirip dengan bump stock untuk menambah kecepatan tembakan senjata juga dilarang.

Serangan teror di dua masjid di Christchurch itu dilakukan oleh supremasi kulit putih yang merupakan warga Australia. Peristiwa tragis itu mendorong pengetatan undang-undang senjata di Selandia Baru yang cenderung longgar.

Pelaku teror, Brenton Tarrant, sempat menyiarkan aksi pembantaian itu melalui jejaring sosial Facebook Live. Hal itu memicu kemarahan global sekaligus kekhawatiran penyalahggunaan akses senjata.

Publik turut mengkritisi potensi pemanfaatan media sosial oleh para ekstremis. Apalagi, Tarrant diketahui menuliskan rencana penyerangan dengan senjata api itu.

Keputusan larangan senjata yang dikeluarkan Selandia Baru mencakup tindakan sementara untuk mencegah penggunaan senjata sampai undang-undang baru nanti diberlakukan.

Larangan penggunaan senjata juga menyasar kepemilikan pribadi. Berbagai senjata harus diserahkan kepada otoritas terkait. Senjata tersebut akan dimusnahkan melalui skema pembelian kembali. Langkah itu menghabiskan anggaran sekitar US$69 juta-US$139 juta, tergantung jumlah dan valuasi senjata.

"Negara ini sudah berubah. Ada sekitar seperempat juta pengguna senjata api di Selandia Baru," ujar Komisaris Polisi Selandia Baru, Michael Bush, yang enggan menjelaskan rincian kepemilikan senjata semiotomatis.

Perkiraan kasar mengindikasikan 1,5 juta senjata beredar di Selandia Baru atau setara kepemilikan tiga senjata untuk sepuluh orang. Namun, rasio itu di bawah AS, yakni lebih dari satu senjata per orang.

Sejauh ini, warga Negeri Kiwi masih terguncang pascaserangan teror mematikan. Ratusan orang terpantau menghadiri pemakaman hari kedua korban teror di Christchurch.

Pro-kontra

Komunitas yang mendukung pengendalian senjata di AS dan berbagai negara mengapresiasi langkah Selandia Baru. Mereka mengecam kebijakan prosenjata yang masih mengemuka di AS.

"Tindakan Selandia Baru patut ditiru untuk menghentikan kekerasan senjata. Ini yang disebut tindakan nyata. Seharusnya kita juga melarang penjualan dan distribusi senapan serbu di AS," ujar Senator AS dari Partai Demokrat, Bernie Sanders.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez, membandingkan langkah cepat pemerintah Selandia Baru dengan kegagalan AS dalam mengontrol penggunaan senjata. Padahal, aksi penembakan yang mengerikan telah berulang kali terjadi di AS, seperti penembakan di sekolah dasar Sandy Hook, Connecticut pada 2012.

Di lain sisi, pendukung penggunaan senjata di AS menekankan hak konstitusional untuk memiliki senjata. (X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More