Kamis 21 Maret 2019, 20:35 WIB

Ternyata PPATK Rutin Laporkan Transaksi Mencurigakan ke KPK

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Ternyata PPATK Rutin Laporkan Transaksi Mencurigakan ke KPK

Antara
Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin

 

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus suap Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy). Menurut Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, pihaknya sebenarnya sudah memberikan Politically Exposed Person (PEP) kepada para penegak hukum.

PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

"Kami teruskan berikan kepada para penegak hukum untuk memberikan detterent effect bahwa para pejabat yang punya pengaruh dalam putusan publik itu agar berhati-hati ya. Nah itu kami serahkan. Saya tidak bisa nyebutnya satu per satu, tapi kita ada yang sudah serahkan," katanya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (21/3).

PPATK mengaku sempat memberikan informasi aliran dana mencurigakan terkait Rommy kepada KPK. Namun Kiagus mengaku tidak menahu untuk keperluan OTT KPK atau tidak.

"Sebetulnya ada kami memberikan informasi, tapi tidak ada kaitannya dengan mau di OTT atau tidak. Jadi setiap kali ada transaksi mencurigakan, siapapun juga, transaksi keuangan tunai atau lain , kami serahkan kepada hasil analisanya kepada penegak hukum. Apakah kemudian di OTT atau dipanggil dan seterusnya itu kewenangan ada di KPK," jelas Kiagus.

Ia menuturkan, PPATK memiliki kewenangan untuk mengawasi aliran dana mencurigakan. Bila terkait pidana umum akan diserahkan ke pihak polisi, termasuk pajak akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Jika terkait korupsi akan diserahkan ke KPK, bila terkait narkoba akan diserahkan ke BNN.

PPATK sebenarnya tanpa diminta penegak hukum terkait penelusuran aliran dana mencurigakan, akan siap membantu KPK. Termasuk kasus Rommy dimana diketahui belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak 2010.

"Belum (diminta) kalau penelusuran harta belum ya. Nanti mungkin kalau dipandang perlu oleh penyidik, oleh ini kita baru kita lakukan. Sementara ini kita mendukung KPK saja dulu," ucapnya.

KPK menetapkan Rommy sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More