Impor Bawang Putih oleh Bulog, Darmin: Kita Perlu Sekarang

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 21 Mar 2019, 16:28 WIB Ekonomi
Impor Bawang Putih oleh Bulog, Darmin: Kita Perlu Sekarang

Antara
Pedagang sedang menata bawang putih impor.

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan impor bawang putih yang ditugaskan kepada Perum Bulog memang diperlukan lantaran kurangnya stok bawang putih saat ini telah membuat harganya melonjak tinggi.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi protes dari sejumlah importir yang merasa tidak adil dengan penugasan impor bawang putih kepada Bulog.

"Karena kita perlu sekarang. Dari dulu, pemerintah kalau soal pangan strategis seperti ini, kalau mengimpor salah satu alternatifnya melalui Bulog. Itu dari dulu, (impor) apa saja. Baik itu daging atau apa. Jadi, kalau kita perlu, kita minta dia (impor)," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (21/3).

Jika ketersediaan bawang putih dinilai sudah cukup, kata Darmin, pemerintah tidak akan membuka keran impor. Kalaupun importir mau melakukan impor bawang putih, mereka harus melakukan kewajiban tanam sebanyak 5% dari volume rencana impor terlebih dahulu.

Sebelumnya diberitakan, penugasan impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton kepada Bulog mendapat protes dari sejumlah importir. Hal tersebut dianggap menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi importir. Pasalnya, penunjukkan Bulog yang bisa mengimpor bawang putih tersebut tanpa perlu melakukan kewajiban tanam sebanyak 5% dari volume rencana impor.

Baca juga: Penugasan Impor Bawang Putih Bebani Bulog

Darmin menegaskan bahwa kewajiban tanam itu tidak bisa disamakan kepada Bulog yang tidak rutin melakukan impor. "Bulog tidak wajib tanam karena memang mereka tidak rutin mengimpor bawang putih, kecuali kalau mereka rutin, baru dapat kewajiban. Ketika kita perlu (impor), kita minta mereka," pungkasnya. (A-1)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More