Berkas Pungli Lurah Kelar Sebulan

Penulis: MI Pada: Kamis, 21 Mar 2019, 09:30 WIB Megapolitan
Berkas Pungli Lurah Kelar Sebulan

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TERKESAN lamban membawa mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ke pengadil-an, penyidik kepolisian bergerak cepat membereskan pemeriksaan terhadap Abdul Hamid yang ditangkap pertengahan Februari. Berkas pemeriksaan Lurah Kalibaru, Kecamatan Ci-lodong, itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Depok, kemarin.

Abdul Hamid ditangkap di kantornya berdasarkan laporan warga karena melakukan pungutan liar pengurusan akta jual-beli. Di ruang kerja tersangka, polisi menyita uang pungli sebesar Rp5 juta.

"Penyidik sudah melimpahkan berkas pungli atas nama tersangka Abdul Hamid. Jaksa penuntut umum akan meneliti berkas itu, dan jika syarat formil serta materiil telah terpenuhi, kami akan melanjutkan dengan penyusunan dakwaan," ujar Kepala Kejari Kota Depok Sufari.

Ditemui terpisah, Kapolresta Depok Komisaris Besar Didik Sugiharto mengatakan praktik pungli Abdul Hamid dalam kasus kepengurusan akta jual-beli diduga bukan dilakukan untuk pertama kali. "Kami menyita uang Rp5 juta dan sejumlah dokumen sebagai alat bukti."

Dalam pemeriksaan terungkap bahwa Abdul Hamid meminta sejumlah uang kepada warga yang hendak mengurus akta jual-beli. Uang yang ia minta lebih besar dari ketentuan yang seharusnya. Terakhir, ia meminta bayaran sebesar Rp5 juta.

Baca Juga: Budaya Pungli di Indonesia Sudah Akut

Abdul Hamid, kata Didik, terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Dia mengharuskan warga membayar uang dengan jumlah yang tidak sesuai dengan aturan. "Pejabat pembuat akta tanah tidak boleh memungut uang lebih dari 1% dari harga tanah. Namun, Abdul Hamid nekat menargetkan biaya sebesar 3% dari harga tanah kepada warga. Karena tanda tangan lurah memang diharuskan, kebanyakan warga tidak berdaya," tandasnya.

Dalam berkas pemeriksaan, Abdul Hamid dijerat dengan UU No 20/2001 tentang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi. (KG/J-3)


PDF | Download | Print | Kembali

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More