Imajinasi Empatetik Kebangsaan Indonesia 

Penulis: Arif Susanto Analis Politik Exposit Strategic, Pegiat Lingkaran Jakarta Pada: Rabu, 20 Mar 2019, 04:45 WIB Opini
Imajinasi Empatetik Kebangsaan Indonesia 

MI/Seno

PERTEMUAN Presiden Jokowi dan Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Istana Bogor pada Senin (18/3) menggemakan dua pesan penting. Pertama, upaya menangkal hoaks beriring dengan langkah menjaga toleransi membutuhkan peran bersama. Kedua, memelihara persatuan dan perdamaian umat menjadi kebutuhan berkelanjutan yang kian relevan di tengah gejala polarisasi.

Terdampak sengitnya kontestasi elektoral, gejala intoleransi, dan polarisasi sosial terasa menggerogoti sendi kebangsaan Indonesia. Dalam nalar demokratis, kehidupan bernegara kita membutuhkan suntikan imajinasi empatetik untuk melampui batas partikularitas demi merawat keberagaman dan menjaga persatuan. Tiada lain karena politik adalah artikulasi nalar yang menggerakkan imajinasi.

Landasan politik
Keprihatinan terhadap gejala polarisasi sosial kontemporer terkesan kontras dibandingkan puja-puji terhadap keberagaman dan persatuan nasional yang kerap disampaikan para pemimpin dunia dalam kunjungan mereka ke Indonesia. Pujian tersebut patut pula ditempatkan sebagai suatu peringatan bahwa keberagaman dan persatuan tidaklah selalu beriringan sebagai pasangan yang terberi. 

Indonesia, yang sejak awal memang beragam, berulang-ulang menghadapi tantangan persatuan. Tanpa komitmen kebangsaan yang kukuh, persatuan Indonesia barangkali sekadar menjadi catatan sejarah. Para pendiri negara pernah berseberangan pandangan, betapa pun demikian, mereka memberi teladan penting tentang bagaimana melampaui perbedaan untuk mempertahankan persatuan.

Dalam keberagaman, persatuan menuntut suatu imajinasi bahwa elemen-elemen yang berlainan itu sesungguhnya memiliki suatu karakter bersama. Bukan saja membuat perbedaan bisa beriringan, karakter bersama tersebut membuhul suatu entitas ‘kami’ yang berbeda dari ‘mereka’. Imajinasi semacam inilah yang memungkinkan terbentuk dan bertahannya Indonesia.

Seperti ditunjukkan Anderson (2006) bahwa kebangsaan, yang ditandai kebersamaan horizontal mendalam, mengandaikan suatu imajinasi serentak tentang kami sebagai suatu komunitas. Imajinasi tersebut membentuk suatu ikatan di antara anggota-anggota yang berlainan sehingga alih-alih berbaku hantam, mereka bersedia berjibaku demi mempertahankan kebersamaan tersebut.

Imajinasi, berbeda substansi dengan mitologi, berperan secara fungsional untuk memberi landasan bagi tindakan-tindakan politik. Di dalamnya, individu-individu melintas batas partikularitas demi bertemu satu sama lain dalam ‘yang politik sebagai yang publik’. Memediasi komunikasi politik, imajinasi mendorong pemahaman-silang sehingga tindakan bersama itu mungkin.

Dalam suatu imajinasi tentang kehidupan bersama, politik menjangkarkan diri pada suatu kebutuhan tidak terelakkan untuk mengoordinasikan beragam tujuan dari tindakan berlainan (Ferrara dalam Bottici dan Challand, eds, 2011). Koordinasi diperlukan demi memastikan bahwa tindakan individual tidak destruktif terhadap keberlangsungan komunal, begitu pula sebaliknya.

Menyadari bahwa politik merupakan arena kontestasi kepentingan dan nilai, pada akhirnya, konsensus dibutuhkan demi mengupayakan secara efektif tujuan-tujuan bersama. Suntikan empati dalam tindakan-tindakan politik membuka jalan bagi perwujudan konsensus; ia menjaga politik kebangsaan tetap ramah terhadap keberagaman tanpa mengorbankan persatuan.

Nalar demokratis
Beberapa masa terakhir kita merasakan semakin menipisnya empati dalam politik nasional terdampak sengitnya kontestasi elektoral. Intrusi semangat kontestasi tersebut dalam ruang-ruang publik mewujud bukan dalam bentuk kompetisi gagasan-gagasan untuk diperdebatkan, melainkan dalam menggejalanya intoleransi dan sikap-sikap memusuhi perbedaan.

Penyakit ini mulai menggerogoti sendi-sendi kebangsaan kita sehingga jauh lebih sulit untuk menemukan persesuaian gagasan dibandingkan untuk mendapati perseteruan pandangan di antara kelompok-kelompok sosial. 

Keengganan untuk menimbang kepentingan yang berbeda menunjukkan sempitnya sudut pandang, tertutup piciknya hasrat dominasi.

Sementara itu, jauh pada 1926, Soekarno telah menulis tentang persatuan sebagai sendi kebangsaan: "Kemauan, percaya akan ketulusan hati satu sama lain, keinsyafan akan pepatah ‘rukun membikin sentosa’ (itulah sebaik-baiknya jembatan ke arah persatuan). Cukup kuatnya untuk melangkahi segala perbedaan dan keseganan antara segala pihak-pihak dalam pergerakan kita ini."

Keinsyafan bahwa ‘perdamaian itu membawa kesejahteraan’-–suatu kalimat yang juga beberapa kali ditegaskan pula oleh Presiden Jokowi bukan dimaksudkan untuk meniadakan persilangan kepentingan. Dorongan inilah yang kini kita butuhkan agar muncul kehendak baik untuk melampaui perbedaan demi menghasilkan persatuan sebagai modal pembangunan kebangsaan.

Melampaui perbedaan, bukan menguburnya, menghargai keberagaman, bukan menggusurnya. Nalar demokratis tersebut bertolak dari suatu imajinasi empatetik bahwa seluruh pandangan, sejauh tidak destruktif terhadap kebersamaan, berhak untuk diakui. Meskipun begitu, kontestasi gagasan dalam perdebatan publik, pada akhirnya, akan memberi tempat bagi gagasan yang lebih berterima.

Berlawanan dengan demokrasi, penolakan keberagaman hanya menunjukkan kehendak dominasi. Sementara dominasi tidak membutuhkan kepercayaan silang, demokrasi melindungi perbedaan dengan keyakinan bahwa itulah jalan menuju kebebasan. Namun, jaminan perlindungan tersebut menuntut bekerjanya nalar dalam hubungan resiprokal warga negara.

Mengedepankan nalar, keterkaitan antara warga negara yang satu dan yang lain mendorong konsensus lebih dibandingkan memacu konflik. Bukan karena tiada perbedaan di antara mereka, tetapi karena imajinasi bersama memprioritaskan persatuan sebagai suatu jalan kebangsaan. Dalam bentuk terbaiknya, tegas Ferrara (2011), politik adalah artikulasi nalar yang menggerakkan imajinasi.


 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More