Kementerian ESDM Wacanakan Subsidi Pertamax

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Selasa, 19 Mar 2019, 18:02 WIB Ekonomi
Kementerian ESDM Wacanakan Subsidi Pertamax

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka kemungkinan untuk menukar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang saat ini diberikan ke premium dan solar menjadi ke pertamax.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pihaknya masih dalam tahap melakukan kajian dan usulan itu bisa dituangkan dalam RAPBN 2020.

"Semangatnya adalah memberikan subsidi ke produk yang memiliki tingkat oktan lebih tinggi, yang lebih ramah lingkungan," ujar Jonan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).

Wacana itu sedianya tidak datang langsung dari pemerintah tetapi usulan beberapa legislator di Komisi VII DPR RI.

Selain mewacanakan subsidi pertamax, Jonan juga mengutarakan skema anyar untuk subsidi gas LPG 3 kilogram.

Baca juga : Tekan Disparitas, Formula Harga BBM Diluncurkan

Selama ini, pemerintah memberikan subsidi dengan membayar selisih harga produk. Dengan skema itu, LPG 3 kg yang seharusnya dikenai harga Rp30.000 per tabung bisa dibeli masyarakat hanya dengan Rp16.000 per tabung.

Skema tersebut sangat berpotensi tidak tepat sasaran karena siapa saja termasuk masyarakat kelas menengah dan atas bisa membeli LPG yang disubsidi.

Maka dari itu, pemerintah menawarkan skema subsidi langsung ke masyarakat melalui kartu bantuan sosial terintegrasi.

Dengan adanya kartu tersebut, harga gas LPG melon tidak akan lagi disubsidi. Bantuan akan langsung dimasukkan ke kartu dan hanya masyarakat yang membutuhkan yang akan menerimanya.

Sementara, bagi masyarakat yang dianggap mampu juga bisa membeli gas LPG tiga kg dengan bebas, namun tentunya dengan harga yang tidak disubsidi. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More