Selasa 19 Maret 2019, 17:55 WIB

Libatian Aktuaria di Hong Kong, Gagasan Sandi Dinilai Aneh

Akmal Fauzi | Humaniora
Libatian Aktuaria di Hong Kong, Gagasan Sandi Dinilai Aneh

DOK PRIBADI

 

PAKAR Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany menilai aneh, ide calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno untuk melibatkan akturia asal Indonesia yang sedang bekerja di Hong Kong guna mengatasi persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Aktuaria merupakan studi mengenai pengelolaan risiko keuangan. Meskipun bisa digunakan untuk menganalisis persoalan keuangan, namun hal itu dinilai tidak efektif jika si aktuaria tak memiliki bekal pengetahuan soal jaminan kesehatan.

Menurut Hasbullah, untuk menangani persoalan BPJS tak sekadar menunjuk aktuaria yang berpengalaman di bidang asuransi biasa. Namun lebih dari itu, yang bersangkutan mesti tahu sistem asuransi kesehatan negara yang terkait dengan anggaran belanja sebuah pemerintahan.

Namun, sambung Hasbullah, Hong Kong tak memiliki sistem yang sama seperti BPJS atau JKN di Indonesia.

"Ide soal memanggil aktuaria Hong Kong itu saya tidak tahu apa maksudnya. Sebab di Hong Kong, tak ada sistem seperti JKN atau BPJS. Di sana berobat gratis karena pajaknya tinggi. Rakyat (Hong Kong) bayar pajak tinggi 30% sampai 50% dari upah," ujar Hasbullah, Selasa (19/3).

Baca juga : Ma'ruf Jelaskan Jumlah PBI BPJS Capai 96.8 Juta

Menurut Hasbullah, persoalan BPJS tak bisa dilihat secara sederhana. Mesti ada pemahaman yang holistik untuk menghasilkan solusi memperbaiki BPJS.

Tak hanya soal BPJS, Hasbullah juga megkritisi sejumlah ucapan Sandiaga Uno dalam debat cawapres yang mengangkat isu soal kesehatan itu. Dia menilai, Sandi sebagai seorang pemimpin gagal melihat persoalan secara menyeluruh.

Ia menilai, Sandi terlalu cepat mengambil kesimpulan lewat satu atau dua kasus yang dia dapati. Menurutnya, dalam dunia akademis terutama kesehatan, pembuktian masalah tak bisa mengambil sampel satu atau dua kasus.

"Pak Sandi dalam debat mengangkat kasus. Secara akademik, kasus satu dua orang belum tentu jadi masalah di lapangan. Kebijakan tak bisa diambil dari kasus satu dua orang," ujar ahli di bidang asuransi kesehatan dan jaminan sosial itu.

Dalam debat ketiga lalu, Sandiaga menjanjikan dapat menyelesaikan permasalahan BPJS Kesehatan dalam 200 hari kepemimpinannya bersama dengan Capres Prabowo Subianto jika terpilih nanti. Salah satunya akan diwujudkan dengan memanggil aktuaris Indonesia dari Hong Kong.

"Kami panggil aktuaria-aktuaria terbaik, dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa. Saya pernah ketemu. Kami hitung berapa sih butuhnya sebenarnya. Tidak boleh diutangi, rumah sakit jangan turun layanannya karena tidak dibayar tepat waktu," ujar Sandiaga dalam Debat Cawapres di Jakarta, Minggu (17/3). (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More