ERP Belum Siap, Ganjil Genap Bisa Diperpanjang

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Selasa, 19 Mar 2019, 17:09 WIB Megapolitan
ERP Belum Siap, Ganjil Genap Bisa Diperpanjang

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd

PROGRAM jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengurangi kemacetan di ibu kota belum berjalan. Program ERP idealnya berjalan beriringan dengan pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) yang dalam waktu dekat akan segera resmi beroperasi.

Belum siapnya ERP pun membuat Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus memutar otak agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi bisa tetap terdorong untuk beralih ke angkutan massal, salah satunya dengan memperpanjang kebijakan pembatasan kendaraan dengan plat nomor ganjil dan genap.

Baca juga: Diusulkan Gratis Bagi Warga DKI, MRT: Sulit dari Sisi Teknologi

"Mendukung MRT itu di antaranya dengan ERP. Tapi kalau ERP belum siap ya bisa saja ganjil genap kita perpanjang. Nanti kan ada evaluasi per enam bulan," kata Sekretaris Dishub DKI Budi Setiawan ditemui di DPRD DKI Jakarta usai membahas tarif MRT, Selasa (17/3).

Melalui evaluasi per enam bulan itu, Budi menjelaskan, apabila ganjil genap terbukti efektif mengurangi kemacetan, kebijakan tersebut akan diperpanjang. "Maka kita lihat dulu ya evaluasinya nanti," terangnya.

Adapun, ERP merupakan program yang menerapkan pembayaran tarif tertentu bagi tiap kendaraan yang hendak memasuki kawasan jalan tertentu. Di Jakarta, kawasan ERP sedianya akan diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat serta Jalan HR Rasuna Said.

ERP dimaksudkan menerapkan tarif tinggi bagi pengendara kendaraan pribadi. Semakin padat kawasan maka tarifnya akan semakin tinggi.

"Jadi memang diharapkan masyarakat mau beralih ke kendaraan umum ketika merasa tarif ERP sangat tinggi. Makanya, penerapan ERP menjadi komponen pendukung angkutan massal," ungkap Budi.

Saat ini, proses lelang ERP masih berlangsung. Ia menegaskan target penerapan ERP tidak akan mundur yakni tahun ini. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More