Presiden Minta Penentuan Tarif MRT Tuntas Minggu Depan

Penulis: Akmal Fauzi Pada: Selasa, 19 Mar 2019, 16:31 WIB Megapolitan
Presiden Minta Penentuan Tarif MRT Tuntas Minggu Depan

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan persoalan penetapan tarif moda raya terpadu (MRT) akan selesai sebelum MRT beroperasi resmi pada Minggu (24/3). Jokowi menyerahkan sepenuhnya penentuan tarif ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tarifnya segera ini. Keputusan ini ada di gubernur (DKI). Segera diputuskan ya kalau bisa sebelum peresmian," kata Jokowi usai menjajal MRT, di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (19/3).

Ia menjelaskan, skema public service obligation (PSO) sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menyebut anggaran Pemprov DKI Jakarta cukup besar untuk menanggung subsidi tiket MRT Jakarta.

“DKI memiliki fiskal yang cukup. Yang gede ya Pak Gub," ujar Jokowi sambil melirik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pada kesempatan yang sama Anies menyebutkan ketetapan tarif MRT masih difinalisasi di DPRD Jakarta. Penentuan tarif bakal diarahkan dengan perhitungan berbasis kilometer.

Ketika sudah ada penentuan tarif per kilometernya, Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD Jakarta akan segera menentukan tarif antarstasiunnya.

Baca juga: Berapa Tarif MRT, tunggu Putusan Pemprov DKI

Namun, Anies menjelaskan dari usulan yang ada, rata-rata tarif per kilometer berada di kisaran Rp1.000 dengan total jarak sekitar 16 km. "Tapi harus melalui kesepakatan dengan DPRD," ujar Anies.

Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi yang juga mendampingi Jokowi menjajal MRT mengatakan, penentuan tarif MRT dipastikan sebelum tanggal 24 Maret 2019 sudah diputuskan. Penentuan tarif MRT saat ini masih proses pembahasan di DPRD DKI.

“Ini kan harga tiket perhitungan dari stasiun ke stasiun harus rasional dan patokan kami itu enggak boleh murah, tapi juga enggak boleh kemahalan yang penting masyarakat juga mau naik MRT,” jelasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More