Gerakan Politik Perjumpaan

Penulis: Alexander Aur Dosen Filsafat Fakultas Liberal Arts, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Banten Pada: Selasa, 19 Mar 2019, 03:45 WIB Opini
Gerakan Politik Perjumpaan

JOKO Widodo mendorong para relawan pendukung pasangan capres-cawapres 01 agar bergerak dari pintu ke pintu, menemui masyarakat secara langsung untuk mengatasi daya rusak kabar bohong yang sudah beredar, serta mencegah penyebaran dan perluasan kabar bohong baru (Media Indonesia, 10/3/19). Dorongan dari Joko Widodo tersebut beriringan dengan berbagai aksi melawan hoaks yang berlangsung di berbagai tempat di negeri ini.

Upaya mengatasi daya rusak kabar bohong dan perlawanan terhadapnya dengan cara berjumpa secara langsung dengan masyarakat, sesungguhnya mengindikasikan sebuah gerakan politik perjumpaan. 

Melalui gerakan politik perjumpaan, masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mengakses informasi dan berita yang benar, mempunyai kesempatan untuk mengonfirmasi dan memastikan kebenaran dari berbagai kabar yang beredar.

Lebih dalam dari itu, politik perjumpaan merupakan model berpolitik, yang di dalamnya terbangun relasi eksistensial antarsesama warga negara. Politik perjumpaan merupakan model berpolitik yang beradab. 

Dalam politik perjumpaan, setiap warga negara--baik warga negara yang berperan sebagai penyelenggara negara maupun warga negara biasa hadir sebagai person dan berpartisipasi bersama mewujudkan cita-cita ideal mengenai Indonesia, yang terumuskan dalam sila-sila Pancasila. 
Sebagai model berpolitik yang beradab, politik perjumpaan juga merupakan sebuah ikhtiar (sikap dan tindakan) untuk mengatasi fenomena eksklusi. Fenomena itu tampak dalam kabar bohong yang beredar masif dan berbagai gerakan teror. 

Fenomena eksklusi
Dalam fenomena ini, pihak tertentu menolak dan mengeksklusi pihak lain. Tujuan akhir dari penolakan dan pengeksklusian ialah meniadakan pihak lain. Pihak lain diperlakukan demikian karena keberadaanya tak bernama dan tak sama. 

Eksklusi kerap kali digunakan pihak tertentu sebagai metode untuk menyatakan keberadaanya. Dengan kata lain, pihak tertentu menegaskan keberadaannya dengan cara menegasi dan meniadakan pihak lain. Bahkan sering kali pula, pihak lain diposisikan sebagai ancaman. Oleh karenanya, harus ditolak keberadaanya melalui tindakan ekslusi. 

Hoaks dan teror merupakan bentuk-bentuk konkret dari fenomena ekslusi. Dalam kabar bohong, ada dua pihak yang dieksklusikan. Pertama, penerima hoaks. Alih-alih memberikan informasi kepada pihak penerima, yang terjadi justru pihak penerima diposisikan sebagai pihak yang tidak boleh ada sebagai pihak yang menerima informasi yang benar. Mereka diperlakukan sebagai pihak yang tidak berhak memperoleh informasi yang benar. 

Kedua, kabar bohong mengeksklusi isi informasi yang benar. Isi informasi yang benar tentang sosok tertentu atau tentang masalah ekonomi, sosial, politik, agama, dan sebagainya. Isi informasi yang benar tentang hal-hal tertentu itu disingkirkan pihak yang melakukan tindakan eksklusi.

Sementara itu, teror, khususnya teror bom bunuh diri, merupakan model vulgar dari fenomena eksklusi. Dalam bom bunuh diri, terjadi eksklusi serentak, yakni pelaku dan pihak lain. Pelaku memandang dirinya berada dalam ancaman pihak lain. Oleh karena itu, baik pelaku dan pihak lain dieksklusikan secara serentak. 

Eksklusi merupakan fenomena yang bertentangan dengan politik dan berpolitik. Politik ialah dimensi publik dari diri manusia dalam sebuah negara. Berpolitik merupakan aktivitas warga negara dalam sistem politik yang bernama negara. Dalam berpolitik, setiap warga negara hadir sebagai pihak-pihak yang berlainan satu sama lain. 

Politik dan berpolitik dapat berlangsung karena setiap pihak hadir sebagai pihak-pihak yang berlainan. Dengan kata lain, setiap pihak yang berpolitik harus menghadirkan dirinya sebagai pihak yang tidak sama. Ketidaksamaan para pihaklah yang menggerakkan politik.

Namun, jika pihak tertentu menggunakan kabar bohong dan teror sebagai metode politik, pihak itu sedang mengeksklusi pihak lain. Metode berpolitik yang demikian, justru menggiring warga negara dalam pertikaian. Tentunya, pertikaian bukan merupakan wujud dari keberadaan warga negara sebagai manusia beradab. 

Mengerakkan perjumpaan
Fenomena eksklusi merupakan ancaman terhadap negara-bangsa Indonesia. Salah satu penyebab fenomena ini terjadi ialah hilangnya momen-momen perjumpaan, baik antarpihak yang berpolitik maupun antarwarga negara. 

Jika pun ada banyak pertemuan antarpihak dan antarwarga negara, tetapi pertemuan-pertemuan itu tak mengandung roh perjumpaan. Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan kerap kali juga merupakan strategi dan taktik untuk saling mengeksklusi. 

Pertemuan dengan corak dan tujuan yang demikian mesti diatasi. Cara mengatasinya ialah menggerakkan perjumpaan. Jika perjumpaan antarpihak yang berpolitik dan perjumpaan antarwarga negara terus-menerus dilakukan, itu akan menjadi sebuah gerakan politik perjumpaan.

Dalam politik perjumpaan, setiap pihak yang berpolitik dan warga negara sama-sama menegaskan dan menguatkan Indonesia sebagai negara-bangsa yang berasaskan Pancasila. Model politik ini mampu mengakomodasi sekaligus merawat berbagai perbedaan yang ada dan mengelolanya sebagai kekuatan untuk memajukan negara-bangsa Indonesia. 

Perjumpaan yang berlangsung dalam cakrawala politik perjumpaan ialah perjumpaan politis. Perjumpaan yang demikian, membuka kemungkinan yang sangat luas bagi setiap pihak untuk mengorientasikan dirinya kepada pihak lain. Dalam perjumpaan politis, setiap pihak mengenakan apa yang disebut oleh Alfred Schutz sebagai sikap ‘thou-orientation’ (Alfred Schutz, 1967, 163). 

Para pihak yang hadir dalam momen-momen perjumpaan politis, mengorientasikan dirinya kepada pihak lain. Dalam horizon dan lingkup orientasi yang demikian, setiap pihak menyadari keberadaan pihak lain sebagai person (pribadi). 

Kesadaran yang demikian menjadikan politik perjumpaan sebagai momen-momen perjumpaan antarmanusia. Setiap pihak hadir sebagai manusia. Dalam konteks politik dan berpolitik, politik perjumpaan memungkinkan setiap pihak yang berpolitik dan warga negara, memperlakukan satu sama lain sebagai orang-orang beradab yang bergandengan tangan membangun keadaban publik. 

Berbeda dengan fenomena eksklusi yang mengedepankan sikap saling menegasi dan meniadakan, politik perjumpaan justru membuka ruang dan waktu bagi setiap pihak memperlakukan pihak lain secara terhormat. Alasan paling mendasar untuk perlakuan yang demikian karena pihak lain ialah manusia.

Hoaks yang beredar dan teror yang terjadi dilakukan pihak-pihak tertentu, merupakan peniadaan terhadap tiga pihak: penerima kabar bohong, pihak yang diberitakan dalam kabar bohong, dan pihak yang diteror. Hal itu bertentangan dengan manusia sebagai person (pribadi) dan melawan kemanusiaan. 

Situasi semacam itu juga menghilangkan relasi kekitaan antarwarga negara dan antarpihak yang berpolitik (bdk, Alfred Schutz, 1970, 219). Situasi dan sikap eksklusi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus. Terlalu berbahaya untuk negara-bangsa ini.

Melalui gerakan politik perjumpaan, bahaya yang lahir dari tindakan mengeksklusi pihak lain, dapat dicegah. Politik perjumpaan memungkinkan semua pihak saling menjaga martabat sebagai manusia, saling menjaga sebagai warga negara, dan saling menghormati dalam berpolitik. Dengan demikian, gerakan politik perjumpaan merupakan keniscayaan.
 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More