Indonesia akan Gugat Uni Eropa ke WTO                

Penulis: Atalya P Pada: Selasa, 19 Mar 2019, 01:00 WIB Ekonomi
Indonesia akan Gugat Uni Eropa ke WTO                

ANTARA FOTO/Sigid

PEMERINTAH Indonesia akan kembali menyampaikan pendapat ke Parlemen Uni Eropa (UE) terkait dengan langkah diskriminatif mereka terhadap komoditas sawit nasional. Pemerintah ingin komoditas tersebut mendapat perlakuan setara di pasar Eropa.

Seusai menggelar rapat koordinasi soal European Union’s Delegation Act di kantornya, Senin (18/3), Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah Indonesia menolak apa yang sedang mau dilegalkan melalui delegated act. Menurutnya, itu adalah tindak-an yang diskriminatif. 

“Kalau mau diuji, ya mari kita uji,” kata Darmin yang menggelar rapat bersama perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

European Union’s Delegation Act ialah rancangan peraturan yang telah disetujui Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 dan akan dibawa ke Parlemen UE. Rancangan aturan itu memuat kebijakan energi terbarukan The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang salah satu poinnya mengklasifikasikan minyak sawit sebagai produk tak ramah lingkungan.

Hal itu membuat produk mi-nyak sawit tidak akan lagi menjadi bahan bakar kendaraan bermotor di Uni Eropa. Artinya, ekspor crude palm oil (CPO) dari Indonesia dan negara penghasil sawit lainnya ke ‘Benua Biru’ terancam terhenti.
Kebijakan itu akan diserahkan ke Parlemen UE untuk melalui tahap scrutunize document dalam kurun waktu maksimal dua bulan ke depan.

Oleh karena itu, Darmin ­mengungkapkan pemerintah akan kembali mengirimkan delegasi untuk bertemu dengan Parlemen UE membicarakan hal ini. Poin yang akan disampaikan pada intinya untuk memberikan pemahaman yang non iskriminatif terhadap sawit nasional. 
“Karena ini tindakan diskriminatif, kita juga akan membawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Apakah langkah ini fair atau hanya protectionism yang sebenarnya dilindungi dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan,” kata Darmin.

Menurut dia, Indonesia juga akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN sebagai penghasil sawit. Dalam pertemuan terakhir di ASEAN, Presiden Joko Widodo telah mengangkat isu tersebut dan disambut PM Malaysia Mahathir Mohamad. 

“ASEAN sebagai lembaga atau asosiasi akan bekerja bersama mendukung negara-negara penghasil CPO yang diperlakukan tidak adil,” tambahnya.

UE sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya dari Indonesia. Tahun lalu, ekspor ke UE mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton. Produk sawit asal Indonesia merupakan saingan bagi komoditas minyak bunga matahari yang dipro-duksi Eropa.

Sederhanakan aturan
Terkait dengan ekspor sawit, Kementerian Perdagangan kemarin menyederhanakan ­ekspor kelapa sawit dan produk turunannya dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya. 

“Selain untuk meningkatkan efektivitas, pencabutan Permendag ini untuk melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan. 

Pencabutan aturan itu tertuang dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2019. (Pra/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More