Senin 18 Maret 2019, 16:00 WIB

Dana Abadi Riset Tepat untuk Indonesia

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Dana Abadi Riset Tepat untuk Indonesia

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

 

PENJELASAN calon wakil presiden 01 Ma'ruf Amin mengenai perhatian pemerintah terhadap riset saat debat ketiga Pilpres 2019, Minggu (17/3) di Hotel Sultan, Jakarta, diapresiasi.

Selain akan menyiapkan dana abadi riset yang dikoordinir oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pembentukan Badan Riset Nasional yang merupakan bagian dari Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) diyakini akan makin menguatkan keberadaan riset dalam mendukung pembangunan nasional.

“Intinya, pasangan calon nomor urut 01 sudah paham bahwa kebijakan pembangunan bangsa harus berpijak pada atau berdasarkan riset. Berbagai kebijakan yang disampaikan cawapres cukup membumi. Tinggal bagaimana riset yang akan jadi perhatian pemerintah mendatang bisa menjawab tantangan menyambut industri 4.0, untuk kesejahteraan, berkontribusi bagi pembangunan, dan juga solusi atas kebutuhan masyarakat," kata anggota Komisi X DPR RI, Marlinda Poernomo Puteh, Senin (18/3).

Baca juga: Kedua Cawapres Dinilai belum Sentuh Titik Krusial Masalah Riset

Dalam debat ketiga, Ma'ruf menjelaskan riset merupakan ukuran kemajuan sebuah bangsa. Rencana integrasi lembaga riset dalam satu Badan Riset Nasional (BRN) yang bertujuan menjawab 10 years challenge menjadi sebuah langkah terobosan yang akan dilakukan Jokowi di periode kedua pemerintahan.

Pembentukan BRN itu bertujuan untuk lebih memaksimalkan alokasi dana riset yang tersebar di banyak kementerian yang jumlahnya mencapai Rp24,9 triliun pada 2018.

"Memang jumlah tersebut masih kurang. Oleh karenanya, keterlibatan BUMN dan swasta sangat penting. Semua negara yang maju di bidang riset, tidak ada yang mengandalkan dana APBN atau dana pemerintah. Justru di Korea, Jepang, Tiongkok, atau Jerman, pihak swasta lebih banyak melakukan riset yang menggandeng universitas. Tinggal perlu diatur pola kerjasama dana riset dari swasta dengan universitas sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," kata politikus Partai Golkar itu. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More