Arah Pembangunan Kesehatan Atasi Defi sit JKN

Penulis: Nila F Moeloek Menteri Kesehatan Pada: Senin, 18 Mar 2019, 09:45 WIB Opini
Arah Pembangunan Kesehatan Atasi Defi sit JKN

ANTARA/Rivan Awal Lingga
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek

DI tahun ke-6 implementasinya, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menunjukkan perkembangan yang amat pesat. Ini bisa dilihat dari tiga dimensi yang disyaratkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial, yaitu seberapa banyak penduduk terlindungi dengan menjadi pesertanya, seberapa besar manfaat pelayanan yang diberikan, dan sejauh apa perlindungan finansial yang dirasakan pesertanya.

Di antara tiga indikator tersebut barangkali aspek kepesertaan yang menunjukkan capaian yang paling pesat. Menurut data per akhir Januari 2019, peserta program JKN-KIS sudah mencapai lebih dari 215 juta penduduk atau 81% penduduk. Besarnya penduduk yang menjadi peserta itu diikuti pula tingginya pemanfaatan program JKN-KIS oleh pesertanya. Sampai dengan 2018, total pemanfaatan JKN, yaitu sebanyak 233,8 juta kunjungan baik di rawat jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun di rumah sakit.

Program JKN-KIS dan akses terhadap pelayanan kesehatan

Program JKN-KIS membukakan jalan bagi masyarakat untuk lebih bisa mengakses pelayanan kesehatan dasar, memberikan manfaat yang komprehensif mulai promotif dan preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Paket manfaat ini sangat membantu menyelesaikan beban masalah biaya kesehatan terutama bagi mereka dengan penyakit katastrofik, penyakit berat yang penanganannya rumit dan biayanya mahal. Itu sebabnya tidak mengherankan apabila pasien yang berobat di rumah sakit didominasi pasien-pasien penyakit kronis, bahkan banyak yang sudah dengan komplikasi. Mereka inilah yang selama ini tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan karena alasan biaya. Program JKN-KIS dengan manfaatnya yang luas memungkinkan mereka untuk berobat.

Konsekuensi dari tingginya pelayanan penyakit katastrofik ialah besarnya biaya yang harus ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Data pemanfaatan dan pembiayaan menunjukkan, biaya berbagai penyakit katastrofik seperti penyakit jantung, kanker, dan gagal ginjal terminal menyerap dana 20%-30% dari biaya manfaat JKN.

Baca Juga : Ma'ruf Amin Jamin Pelayanan Kesehatan dengan Murah

Dari sisi pembiayaan, besarnya proporsi biaya penyakit katastrofik dalam JKN-KIS memang menjadi beban tersendiri. Namun, fakta ini bisa juga dilihat sebagai besarnya perlindungan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Itu karena tanpa JKN-KIS pasien penyakit katastrofik hampir tidak mungkin dapat mengakses fasilitas kesehatan untuk mengobati penyakitnya. Andaikan mampu mengakses pun biaya kesehatan yang tinggi akan membuat mereka jatuh miskin.

Di tengah berbagai keterbatasannya, harus diakui bahwa JKN-KIS telah memberikan proteksi finansial bagi pesertanya. Tingkat pengeluaran masyarakat untuk biaya kesehatan atau out of pocket (OOP) secara umum menurun dari 53% pada awal penyelenggaraan JKN 2014 menjadi 32% pada 2018. Artinya, porsi biaya kesehatan yang harus dikeluarkan masyarakat semakin kecil. Sebagian besar biaya pelayanan kesehatan sudah ditanggung BPJS Kesehatan.

Capaian Indonesia menuju jaminan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) melalui program JKN-KIS, mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada saat Executive Board Meeting WHO, Januari 2019.

Kesinambungan dana JKN

Namun, di tengah capaian itu semua, tak bisa dimungkiri, masalah kesinambungan dana jaminan sosial (DJS) JKN masih menjadi persoalan besar yang harus dicarikan solusinya. Pada akhir 2018, ketidakseimbangan antara penerimaan DJS per orang per bulan (POPB) jika dibandingkan dengan pengeluaraan untuk biaya manfaat POPB ialah Rp34.766 berbanding Rp41.240. Terjadi selisih negatif Rp6.474 POPB yang apabila dikalikan dengan jumlah peserta nilai selisihnya menjadi amat signifikan.

Kekurangan dana dalam pembiayaan JKN-KIS tidak cuma disebabkan belum sesuainya besaran iuran dengan perhitungan aktuaria seperti banyak disuarakan sejumlah pihak. Tidak sesederhana itu melihatnya. Ada faktor-faktor lain yang turut memengaruhi.

Pertama, transisi epidemiologi. Seperti dialami banyak negara di dunia, Indonesia pun menghadapi peningkatan penyakit tidak menular jika dibandingkan dengan penyakit infeksi. Penyakit seperti penyakit jantung, stroke, kanker, gagal ginjal menjadi masalah yang berdampak signifikan terhadap beban penyakit yang pada gilirannya menjadi beban biaya JKN. Sementara itu, masalah penyakit infeksi juga belum selesai sehingga membuatnya menjadi beban ganda. Belum lagi ditambah penyakit infeksi baru yang muncul kembali.

Kedua, sistem rujukan berjenjang yang belum berjalan optimal. Sistem rujukan pelayanan yang meletakkan FKTP sebagai fasilitas kontak pertama menyelesaikan masalah kesehatan, serta hanya memberikan rujukan pada kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan pada FKTP masih belum optimal. Sebagian masyarakat masih belum beradaptasi dengan sistem ini dan menghendaki langsung mendapat pelayanan pada tingkat lanjutan di RS.

Ketiga, upaya efisiensi yang juga belum optimal dikerjakan. JKN menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu sehingga dalam pemberian layanan seyogianya dilaksanakan dengan teknologi kesehatan, alat, dan obat yang paling efisien, tetapi tetap efektif menyelesaikan masalah kesehatan peserta. Perubahan ini pada sebagian pemberi layanan masih belum optimal dilakukan melalui standar prosedur pengobatan (clinical pathway) terutama pada obat/alat yang dapat diklaim terpisah dari paket pembayaran JKN di RS. Di samping itu, kualitas verifikasi BPJS Kesehatan serta upaya-upaya dini untuk melakukan deteksi dan pencegahan fraud juga masih perlu ditingkatkan.

Bauran kebijakan JKN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 ada tiga pilihan kebijakan yang bisa diambil jika terjadi ketidakseimbangan finansial dalam JKN-KIS, yaitu mengurangi manfaat, menaikkan iuran, dan menyuntikkan dana untuk memenuhi selisih kebutuhan biaya kesehatan.

Selama ini, opsi menyuntikkan danalah yang dipilih pemerintah. Sejak 2014 pemerintah telah berturut-turut menyuntikkan dana bersumber APBN untuk menutup defisit dana jaminan sosial, yakni Rp5 triliun (2015), Rp6,8 triliun (2016), Rp3,6 triliun (2017), dan Rp10,3 triliun (2018).

Sejak 2014 hingga 2018, pemerintah juga tidak pernah terlambat menjalankan kewajibannya membayarkan iuran penerima bantuan iuran (PBI) kepada BPJS Kesehatan. Bahkan, untuk membantu dana jaminan sosial pada kondisi defisit, Pemerintah cq Kemenkes, juga dapat memberikan iuran PBI 3 bulan di depan.

Semua proses harus berjalan transparan dan akuntabel sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan waktu. Di sinilah mungkin banyak pihak yang menilai pemerintah lamban merespons persoalan. Padahal, pemerintah telah banyak berbuat untuk menyempurnakan program JKN-KIS. Bahkan, perhitungan teknokratis besaran premium yang sesuai aktuaria berikut simulasi konsekuensi kebijakannya pun kini sedang dikerjakan.

Namun, patut diingat bahwa keberhasilan program JKN-KIS tak bisa menjadi kontributor tunggal pembangunan kesehatan di Indonesia. Setidaknya ada dua hal lagi yang turut menentukan arah pembangunan kesehatan kita, yaitu paradigma sehat dan penguatan pelayanan kesehatan terutama di tingkat dasar.

Paradigma sehat merupakan upaya mengubah pola pikir seluruh komponen bangsa dalam pembangunan kesehatan. Hal ini mensyaratkan kesadaran dan keberpihakan pada upaya-upaya promotif preventif. Tanpa usaha menjaga kesehatan yang sungguh-sungguh, program JKN-KIS akan terus terbebani. Itu karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menyembuhkan orang sakit lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos untuk menjaga orang tetap sehat.

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More