Operator Inginkan Tarif Ojek Daring  Berimbang

Penulis: (Sat/E-3) Pada: Sabtu, 16 Mar 2019, 03:30 WIB Ekonomi
Operator Inginkan Tarif Ojek Daring  Berimbang

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

PERUSAHAAN operator ojek da­ring, Go-Jek Indonesia, berharap peraturan yang dirilis pemerintah dalam waktu dekat ini dapat menguntungkan semua pihak.

“Harapan kami peraturan yang akan terbit bisa menjamin keberlangsungan usaha, menjaga manfaat ekonomi serta kesejahteraan bagi para mitra dan keuntungan bagi konsumen kami,” ungkap Vice President Corporate Affairs Go-Jek Indonesia Michael Reza Say di Jakarta, 
Jumat (15/3).

Kendati demikian, Go-Jek belum mau banyak berkomentar terkait peraturan tersebut karena sifatnya masih rancangan. 

“Kini Go-Jek tengah menunggu hasil ­akhir dari tancangan Permenhub dan keputusan Menhub tentang ojek daring. Lantaran sifatnya masih berupa rancangan, kami belum bisa berkomentar banyak,” tambah Michael. 

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menggodok regulasi khusus yang mengatur ojek daring di Indonesia. Kebijakan yang akan dituangkan dalam wadah peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) ini menurut rencana akan dirilis akhir bulan ini.

Permenhub ini nantinya berisi sejumlah poin penting yang mengatur keberlangsungan ojek daring di Indonesia. Aspek bisnis, keselamatan perjalanan, hingga aturan-aturan detail perihal hak dan tanggung jawab pengemudi serta pihak operator pun bakal diatur. 

Poin paling krusial dalam kebijakan pemerintah yaitu terkait dengan penentuan tarif batas atas dan bawah. Sejauh ini Kemenhub belum menentukan angka pasti per kilometer untuk tarif ojek daring. Kisaran harga yang muncul ke permukaan yakni Rp2.400-Rp3.000 per kilometer.

Pengamat transportasi Yayat Supriatna mendorong ­pemerintah lebih jeli dalam penentuan tarif ojek daring. Ia menilai keinginan pengemudi yang mendorong tarif per kilometer pada angka Rp3.000 akan menggerus minat konsumen karena dinilai terlalu tinggi. 
“Saya tidak bisa berkomentar soal angka idealnya karena ini seharusnya jadi mekanisme B to B (business to business). Tapi jangan terlalu tinggi, nanti konsumennya lari,” pungkas Yayat. (Sat/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More