Sawit Didiskriminasi RI Segera Lobi Uni Eropa

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Sabtu, 16 Mar 2019, 04:50 WIB Ekonomi
Sawit Didiskriminasi RI Segera Lobi Uni Eropa

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

PEMERINTAH memastikan akan memperjuangkan nasib industri kelapa sawit setelah Komisi Uni Eropa (UE) kembali menyerang komoditas ekspor utama di Tanah Air tersebut.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pemerintah akan bertolak ke ‘Benua Biru’ itu pada April mendatang untuk menyampaikan posisi dan pendapat sebagai produsen terbesar di dunia.

“Kalau Eropa maju terus, kami juga berjuang terus. Kami akan ke sana. Kami akan mengambil langkah lebih keras. Sudah tidak ada pilihan sekarang,” ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3).

Mantan Gubernur BI itu mengaku gerah dengan sikap UE yang terus mencari celah untuk menjatuhkan industri sawit di Indonesia dan secara global.“Kami sudah coba berunding, menjelaskan, melobi, tapi kelihatannya mereka jalan terus. Tak apa-apa, kita ambil langkah baru saja,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk meyakinkan UE bahwa industri kelapa sawit di Indonesia dijalankan dengan tata kelola berkelanjutan, ramah atau peduli terhadap lingkungan.

Bahkan, pemerintah menyampaikan hasil riset dari International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hasil riset lembaga internasional yang dipublikasi pada 2018 itu mengungkapkan data dan fakta bahwa kelapa sawit mampu menghasilkan minyak nabati sembilan kali lebih efisien ketimbang komoditas lainnya dalam hal pemanfaatan luas lahan.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan pelaku usaha selalu di belakang pemerintah untuk memberi dukungan dalam membela industri kelapa sawit.

“Sebagai produsen dan konsumen, kami akan bersuara. Kami akan tuntut hal-hal yang tidak adil oleh Komisi UE,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (13/3), Komisi UE menentukan kriteria baru penggunaan minyak nabati untuk bahan baku produksi biodiesel. Dalam aturan baru itu, minyak sawit dikategorikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan lantaran dianggap mengakibatkan deforestasi berlebihan. Dengan begitu, minyak sawit tak diizinkan untuk digunakan sebagai komponen bahan baku.

Kriteria itu disusun untuk pembentukan undang-undang Renewable Energy Directive II guna meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan menjadi 32% pada 2030. Pemerintah dan parlemen UE memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan menerima atau memveto keputusan Komisi UE.

Perkuat tim
Peneliti Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan pemerintah harus memperkuat tim negosiasi guna melobi parlemen Eropa. “Perkuat tim negosiasi untuk melobi parlemen Eropa. Optimalkan semua sumber daya termasuk kedutaan besar dan atase perdagangan di Eropa,” katanya kepada Media Indonesia.

Pemerintah juga, kata dia, bisa mengajak Malaysia dan negara penghasil minyak sawit lainnya untuk mengadakan perundingan bersama Uni Eropa. “Daya tawar akan naik jika dilakukan bersama negara produsen sawit,” ujarnya. 

Upaya lainnya, pemerintah harus melakukan kampanye positif di Eropa untuk membentuk opini publik bahwa sawit dari Indonesia sudah memenuhi standar lingkungan. “Pemerintah pun bisa mempersiapkan strategi untuk mencari pasar alternatif jika pasar Eropa tetap dihambat. Pasar Afrika Utara, Timur Tengah, dan Rusia prospek sebagai tujuan ekspor CPO (crude palm oil),” katanya. (Nur/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More