Pansus Mutasi DPRD DKI Bakal Panggil Badan Kepegawaian

Penulis: Ferdian Ananda Majni Pada: Jumat, 15 Mar 2019, 19:40 WIB Megapolitan
Pansus Mutasi DPRD DKI Bakal Panggil Badan Kepegawaian

ist

WAKIL Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani mengatakan pihaknya memutuskan untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki rotasi pegawai di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah pihak terkait akan dipanggil termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Pasti dipanggil (BKD) dan sejumlah pihak lain yang bersinggungan untuk kinerja. Kita panggil secepatnya untuk memintai keterangan mereka," kata William saat diminta keterangannya, Jumat (15/3).

Menurut William, salah satu pertimbangan pembentukan pansus itu untuk mendalami lebih detail terkait rotasi 1.125 pejabat DKI. Apalagi mutasi dan demosi yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan telah berlangsung sejak Awal Februari 2019.

"Pada prinsipnya apa yang diberikan BKD tidak diterjemahkan dengan baik kepada dewan. Memang ada laporan diberikan ke kita tapi tidak detail," terangnya.

Lebih lanjut, William mengungkapkan pihaknya hanya menerima sebatas data nama yang akan dilakukan rotasi, tanpa ada subtansi penilaian atau pertimbangan promosi/demosi para pejabat DKI Jakarta tersebut.

"Kayak kenapa si A diletakkan di sini, kenapa si B diturunkan. Nah kompetensinya itu tidak dijelaskan," paparnya.

William mengharpkan adanya transparansi dalam rotasi yang dilakukan Pemprov DKI. Begitu juga BKD bisa memperjelas dengan memberikan akses data sehingga keterbukaan informasi yang diterima masyarakat terhadap pelayanan nantinya bisa lebih jelas.

"Bagaimana coba jalannya merotasi seribu pejabat dalam waktu singkat harus jelas yang mana saja, mari kerja sama kita supaya terbuka" terangnya.

Dalam menanggapi pembentukan pansus itu, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir memastikan tidak ada kepentingan apapun di balik proses mutasi sejumlah pejabat DKI tersebut. Meski begitu, pihaknya tidak keberatan upaya pembentukan pansus yang dilakukan DPRD.

"Tidak ada masalah buat kami. Kami tidak ada kepentingan apa-apa, silakan saja mau buat pansus," kata Chaidir, Jumat (15/3).

Menurut Chaidir, pihaknya telah memaparkan sejumlah data dan keterangan terkait rotasi pejabat DKI, baik promosi atau demosi para eselon II dalam rapat bersama Komisi A Bidang Pemerintahan pada Rabu, 6 Maret 2019. "Sudah detail semua kok, apa lagi?" pungkasnya.

Bahkan, BKD telah menyerahkan berkas berisikan alasan perombakan sesuai permintaan anggota dewan. Kata Chaidir, jawaban BKD sudah detail dan sesuai dengan prosedur.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta semua pihak untuk tidak berpikir secara politis terhadap kebijakan yang dilakukannya di lingkungan Pemprov DKI.

"Dan saya malah mengajak kepada semua, jangan ikuti cara berpikir politis dalam setiap pergantian di birokrasi," kata Anies di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Perombakan pejabat di lingkungan pemerintahan, menurut Anies, merupakan hal yang wajar. Namun, ia juga tidak mempermasalahkan keputusan pembentukan Pansus yang dilakukan DPRD asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ya dewan boleh melakukan apa saja yang memang menjadi wewenangnya, kita hargai dan kita pun juga menjalankan proses itu dengan mengikuti tata kelola yang benar, yang baik," sebutnya.

Anies menegaskan, perombakan pejabat yang dilakukannya berbeda dengan kebijakan pergantian pengurus partai atau anggota dewan.

"Kalau politisi ganti-ganti orang di partai, ya karena ada afiliasi. Orang yang terbiasa mengganti orang karena kepentingan, melihat pergantian karena proses rotasi, mutasi, yang normal jadi berpikirnya politis," lanjutnya.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mencontohkan di tubuh TNI, Polri, birokrasi, tentunya rotasi atau mutasi merupakan hal normal dan wajar yang dilakukan dalam sebuah pemerintahan.

"Jadi sesuatu yang rutin dikerjakan. Kemarin memang dikumpulkan jadi satu supaya efek perubahannya terasa. Kalau kita kerjakan sedikit-sedikit, maka dampak suasana barunya kurang, karena itu kita kumpulkan, prosesnya panjang, tapi dikumpulkan jadi satu," pungkasnya (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More