Sawit Didiskriminasi, Pemerintah akan Lawan Uni Eropa

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Jumat, 15 Mar 2019, 17:30 WIB Ekonomi
Sawit Didiskriminasi, Pemerintah akan Lawan Uni Eropa

ANTARA

PEMERINTAH memastikan akan memperjuangkan nasib industri kelapa sawit setelah pihak Komisi Eropa kembali menyerang komoditas ekspor utama Tanah Air itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan bertolak ke 'Benua Biru' pada April mendatang untuk menyampaikan posisi dan pendapat sebagai produsen terbesar di dunia.

"Kalau Eropa maju terus, kita juga akan berjuang terus. Kita akan ke sana, tidak tunda-tunda lagi," ujar Darmin ketika ditemui usai salat Jumat, di kompleks kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/3).

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan pelaku usaha akan selalu berada di belakang pemerintah untuk memberikan dorongan kuat dalam membela industri kelapa sawit.

"Sebagai produsen dan konsumen, kita akan bersuara. Kita akan tuntut hal-hal yang tidak adil yang dilakukan Komisi Uni Eropa," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (13/3), Komisi Uni Eropa menentukan kriteria baru penggunaan minyak nabati untuk bahan baku produksi biodiesel.

Dalam aturan baru itu, minyak sawit dikategorikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan lantaran dianggap mengakibatkan deforestasi berlebihan. Dengan demikian, minyak sawit tidak diizinkan untuk digunakan sebagai komponen bahan baku.

Kriteria tersebut disusun dalam rangka pembentukan undang-undang Renewable Energy Directive II (RED II) untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan menjadi 32% pada 2030.

Pemerintah dan Parlemen Uni Eropa memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan menerima atau mem-veto keputusan Komisi. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More