Gojek Tuntut Keberimbangan Tarif Ojek Daring

Penulis: Satria Sakti Utama Pada: Jumat, 15 Mar 2019, 17:00 WIB Ekonomi
Gojek Tuntut Keberimbangan Tarif Ojek Daring

ANTARA

PEMERINTAH melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menggodok peraturan khusus yang mengatur tentang ojek online di Indonesia. Kebijakan yang akan dituangkan dalam wadah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) ini rencana bakal segera dirilis pada akhir bulan ini.

Akan tetapi, poin yang paling krusial dalam kebijakan pemerintah terkait penentuan tarif batas atas dan bawah. Sejauh ini Kemenhub belum menentukan angka pasti per kilometer untuk tarif ojek online. Kisaran harga yang mengemuka pada Rp2.400-Rp3.000 per kilometer.

Menanggapi hal tersebut, perusahaan operator ojek online GoJek berharap peraturan yang dirilis pemerintah dalam waktu dekat ini dapat menguntungkan semua pihak.

"Harapan kami peraturan yang akan terbit mampu menjamin keberlangsungan usaha, menjaga manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi para mitra dan keuntungan bagi konsumen kami," kata VR Corporate Affairs Michael Reza, Jumat (15/3).

Sementara itu, Permenhub ini berisi sejumlah poin-poin penting yang mengatur keberlangsungan ojek online di Indonesia. Aspek bisnis, keselamatan perjalanan, hingga aturan-aturan detil perihal hak dan tanggung jawab pengemudi serta pihak operator pun juga bakal diatur. Kendati demikian, GoJek sendiri belum mau banyak berkomentar terkait Permenhub tersebut karena sifatnya masih rancangan.

"Saat ini GoJek tengah menunggu hasil akhir dari Rancangan Permenhub dan Keputusan Menhub tentang Ojek Online. Karena sifatnya masih berupa rancangan kami belum dapat berkomentar banyak," tambah Michael.

Di sisi lain, pengamat transportasi Yayat Supriatna mendorong pemerintah lebih jeli dalam penentuan tarif ojek online. Ia menilai keinginan pengemudi yang mendorong tarif per kilometer di angka Rp3.000 akan menggerus minat konsumen karena dinilai terlalu tinggi.

"Saya tak bisa berkomentar soal angka idealnya karena ini seharusnya menjadi mekanisme B to B (Business to Business). Tapi jangan terlalu tinggi, nanti konsumennya lari," jelas Yayat.

Sementara itu, pemerintah masih bergumul dengan penentuan tarif dan dijanjikan baru dirilis pekan depan. "Belum, pekan depan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More