PM Inggris Kehilangan Kendali di Tengah Polemik Brexit

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Kamis, 14 Mar 2019, 18:39 WIB Internasional
PM Inggris Kehilangan Kendali di Tengah Polemik Brexit

AFP

MANTRA politisi yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) adalah "mengambil kembali kendali". Saat pemerintah berjuang dalam drama Brexit beberapa hari terakhir, pertanyaan yang bergulir tidak lain, "Siapa yang memegang kendali?

Tentu saja bukan Perdana Menteri (PM) Theresa May. Pada Rabu lalu, dia mengalami kekalahan memalukan karena anggota kabinetnya enggan mendukung posisi pemerintah dalam pemungutan suara terkait Brexit.

Baca juga: Black Box Ethiopian Airlines Dikirim ke Paris

Anggota parlemen Inggris akan mengambil suara pada Kamis mendatang, yang mencakup opsi perpanjangan batas waktu Brexit pada 29 Maret mendatang. Sebagian pihak memandang penundaan Brexit sebagai kesempatan untuk mewujudkan kesepakatan Brexit yang lunak, dengan mempertahankan hubungan kuat Inggris-Uni Eropa.

Anggota parlemen bisa memberikan suara terhadap mosi yang diusulkan pemerintah, yakni penundaan Brexit dalam waktu singkat sampai akhir Juni. Namun, opsi tersebut sarat kontroversi.

Pertama, banyak anggota parlemen pro-Brexit yang tidak menginginkan penundaan di luar batas waktu 29 Maret, serta mendukung Brexit tanpa kesepakatan. Kedua, sebagian anggota parlemen cenderung bersimpati pada Brexit yang halus, atau tetap bertahan di lingkaran Uni Eropa. Opsi penundaan bergantung pada pemungutan suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inggris terkait kesepakatan Brexit yang diusulkan pemerintahan May.

Kondisi tersebut tidak diutarakan May ketika menyetujui penundaan Brexit dua pekan lalu. Hal itu menyulut kemarahan kubu oposisi. Anggota parlemen Inggris tampaknya berupaya menghapus kondisi tersebut dan memilih penundaan Brexit dalam situasi apapun.

May mulai kehabisan pilihan untuk mengambil kembali kendali proses Brexit. Di hadapan parlemen Inggris, dia menegaskan segera membawa kesepakatan yang telah ditolak beberapa kali, pekan depan. Akan tetapi, setelah dua kali pemungutan suara yang berseberangan dengan pemerintah, anggota parlemen Partai Konservatif menggencarkan upaya pemberontakan. Disiplin pemerintah dan loyalitas partai telah rusak.

Gagasan Brexit tanpa kesepakatan jelas ditentang DPR Inggris. Sementara perceraian Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, tetap menjadi skenario hukum jika kesepakatan tak kunjung disetujui. Pemungutan suara pada Rabu lalu, menjadi kritik keras bagi May yang mencoba mewujudkan kesepakatan Brexit yang diidamkan.

Banyak pihak memandang penundaan tiga bulan merupakan peluang untuk mengubah arah Brexit sepenuhnya. Apabila parlemen Inggris diberikan lebih banyak waktu, kemungkinan dapat mencapai konsensus Brexit yang lunak. Di samping mosi utama pemungutan suara Kamis malam, akan ada serangkaian amandemen yang menunjukkan jalan keluar dari kebuntuan Brexit. Hal ini bisa mencakup permintaan Brussel untuk mempertimbangkan negosiasi ulang Brexit, mengingat parlemen enggan mendukung.

Di lain sisi, para pemimpin Uni Eropa berulang kali menyampingkan opsi penarikan perjanjian. Mereka kemungkinan mulai mendapat tekanan untuk melakukan negosiasi. Ketua Negosiator Brexit Uni Eropa, Michel Barnier, mengatakan bola keputusan berada di tangan pengadilan London.

Baca juga: Boeing Sepakat Tangguhkan Operasi 737 Max

"Menjadi tanggung jawab Inggris untuk memberi tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk hubungan masa depan dengan Uni Eropa. Itulah pertanyaan yang harus diajukan, dan kami mengharapkan jawaban. Serta, hal itu menjadi prioritas bahkan sebelum pertanyaan perpanjangan. Negosiasi mengenai Pasal 50 sudah selesai," jelas Barnier.

Untuk membuka jalan negosiasi ulang, anggota parlemen dapat mengadakan serangkaian pemungutan suara indikatif. Proses tersebut tidak mengikat secara hukum, tetapi membuktikan kepada Uni Eropa terkait kesepakatan Brexit yang mendapat dukungan luas. (CNN/OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More