Hoaks Template Braille Rusak, KPU: Jangan Langsung Percaya

Penulis: Insi Nantika Jelita Pada: Kamis, 14 Mar 2019, 17:35 WIB Politik dan Hukum
Hoaks Template Braille Rusak, KPU: Jangan Langsung Percaya

ROMMY PUJIANTO

PERSATUAN Tunanetra Indonesia (Pertuni) Jakarta menepis berita hoaks adanya 80% kesalahan pada template braille surat suara. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menerima informasi.

"Jangan langsung dipercaya lah, kroscek dulu. Sekarang ini berita di media sosial bisa saja berita hoaks. Sehingga kami meminta masyarakat untuk waspada menerima berita-berita di media sosial, karena belum tentu benar," terang Wahyu kepada Media Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (14/3).

Ketua Umum Pertuni Aria Indrawati menuturkan dalam dua hari ini beredar pesan yang mengatasnamakan Pertuni. Pesan tersebut memberikan komentar atas template surat suara atau alat bantu coblos untuk tunanetra mengalami kerusakan.

Baca juga: KPU Bantah Ada Kesalahan di Surat Suara Model Braille

Adapun pesan hoaks tersebut berbunyi, 'Yang nomer urut 01 hurufnya timbul sedangkan nomer urut 02 tidak teraba. Penyandang disabilitas kita kasihan, jumlahnya kisaran 5 jutaan.'

"Melalui pesan ini, Pertuni bermaksud menyampaikan bahwa Pertuni tidak pernah mengeluarkan statement apapun terkait template surat suara untuk pilpres 2019. Dengan demikian, pesan yang beredar mengatasnamakan Pertuni tersebut adalah hoaks," jelas Aria dalam keterangan tertulisnya.

Aria memohon pesannya disebarkan sehingga counter statement ini juga sampai pada mereka yang telah menerima hoaks tersebut.

"Sebagai organisasi, pada setiap gelaran pesta demokrasi, baik tingkat pusat maupun daerah, sikap Pertuni senantiasa netral," tandasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More