Kamis 14 Maret 2019, 16:51 WIB

Cegah Potensi Fraud, BPJS Kesehatan Gandeng ICW

Indriyani Astuti | Humaniora
Cegah Potensi Fraud, BPJS Kesehatan Gandeng ICW

rri.co.id

 

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melibatkan pengawasan dari lembaga independen masyarakat yakni Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait potensi penyelewengan (fraud) dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi dan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis (14/3).

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman mencakup koordinasi terkait potensi fraud pada program JKN-KIS dan intensifikasi sosialisasi program JKN-KIS.

"ICW akan menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan kesehatan di lapangan," ujar Bayu.

Baca juga: BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel

Terkait temuan dugaan fraud di lapangan, ICW diharapkan dapat melakukan konfirmasi kepada BPJS Kesehatan terlebih dulu sehingga bisa bersama-sama memverifikasi keabsahan temuan sebelum dibuka kepada publik.

Ia menambahkan, untuk membantu menekan angka potensi timbulnya fraud/kecurangan dari pihak tidak bertanggung jawab, sosialisasi antikecurangan program JKN-KIS harus digalakkan kepada peserta JKN-KIS, pemangku kepentingan, pemberi layanan kesehatan dan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, diperlukan juga dukungan dari seluruh masyarakat dan khususnya ICW sebagai mitra BPJS Kesehatan.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan celah-celah potensi fraud dapat terjadi di bidang kesehatan, khusus program JKN-KIS. Ia menyebut dana kapitasi yang dibayarkan pada fasilitas kesehatan patut diawasi. Pasalnya terdapat sejumlah temuan kapitasi riskan diselewengkan oleh kepala daerah ataupun fasilitas kesehatan sebagai pengguna.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More