Selasa 12 Maret 2019, 20:32 WIB

Tanggapi Survei Internal BPN, JK: Kenapa tidak 100% Sekalian?

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Tanggapi Survei Internal BPN, JK: Kenapa tidak 100% Sekalian?

MI/Adam Dwi

 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengomentari survei internal yang dilakukan oleh kubu capres 02 dimana pada survei tersebut Prabowo Subianto disebut unggul jauh dari capres 01 dengan elektabilitas Prabowo mencapai 54%, sedangkan Jokowi hanya 40%.

Menurutnya, hasil survei iternal merupakan konsumsi dari masing-masing pihak saja. Kalla memandang hasil survei internal tidak dapat menjadi acuan.

"Namanya juga internal terserah lah, mau 100% kek atau berapa kenapa tidak sekalian aja," tutur Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/3).

Baca juga: Amien Rais Sebut Malaikat Ikut Doakan Prabowo-Sandiaga

Wapres sendiri mengaku dirinya memang jarang membaca hasil survei. Sebab menurutnya mengetahui hasil survei tidak menjadi relevan, karena yang terpenting adalah bekerja keras memenangkan pemilihan.

"Yang terpenting kerja keras, jangan karena survei baik berhenti bekerja atau survei jelek menangis, jangan. Pokoknya anggap saja semuanya fifty-fifty agar ada kerja keras," tutur Jusuf Kalla.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim berdasarkan hasil survei internal, elektabilitas pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mencapai 54%. Sedangkan, elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin diklaim hanya berada di sekitar angka 40%.

Hal tersebut merespon hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih tinggi ketimbang pasangan Prabowo-Sandiaga.

Pada survei SMRC tersebut Jokowi-Amin mendapatkan elektabilitas 54,9%. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi elektabilitasnya sebesar 32,1%. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More