Ombudsman: Pemerintah tidak Lindungi Pasar Peternakan Rakyat

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Jumat, 08 Mar 2019, 20:18 WIB Ekonomi
Ombudsman: Pemerintah tidak Lindungi Pasar Peternakan Rakyat

MI/BARY FATHAHILAH
Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih

OMBUDSMAN akan memanggil Kementerian Pertanian dan perusahaan peternakan unggas besar atau yang biasa disebut integrator dalam 14 hari kerja ke depan.

Pemanggilan itu untuk menindaklanjuti laporan para peternak rakyat yang mengaku dimarjinalkan oleh para peternakan besar.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengungkapkan pihaknya akan terlebih dulu melengkapi berkas-berkas dan informasi yang dibutuhkan.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan masuk ke tahap pemanggilan," ujar Alamsyah di kantornya, Jakarta, Jumat (8/3).

Baca juga: Peternak Ayam Mandiri Adukan Nasib ke Ombudsman

Dalam penilaian awal, Ombudsman melihat terdapat unsur maladministrasi yang dilakukan pemerintah di industri peternakan.

"Di sini ada pembiaran kekosongan regulasi. Pemerintah tidak melindungi pasar peternakan rakyat. Mereka dibiarkan bersaing dengan integrator yang memiliki kemampuan dan sumber daya luar biasa besar. Tidak ada keadilan di sana," jelas Alamsyah.

Terlebih, integrator dibiarkan masuk ke semua lini usaha peternakan, mulai dari hulu, budi daya hingga ke hilir.

"Ini bisa menimbulkan potensi terciptanya predator pricing. Tapi hal itu nanti biar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang urus. Kami akan fokus pada ketiadaan regulasi yang akhirnya membuat integrator menguasai semua sektor," ucapnya.

Baca juga: Peternak Desak Pemerintah Batasi Budi Daya Ayam Ras Integrator

Jika hal itu dibiarkan terus menerus tanpa ada perubahan, masyarakat banyak yang akan menanggung akibatnya. Penguasaan mata rantai oleh segelintir pihak tentu menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan.

Secara terpisah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita memastikan saat ini pasokan ayam berumur 1-14 hari (day old chicken/DOC) tidak berlebih.    

"Tidak ada oversupply terkait DOC. Ini semata-mata karena demand (permintaan) yang menurun bulan ini," katanya di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (6/3).    

Menurut dia, penurunan permintaan memang kerap terjadi pada Maret. Untuk tingkat harga, lanjutnya, sekarang rata-rata Rp19.000 per kilogram dan diharapkan beberapa hari akan naik menjadi Rp20.000 per kilogram.    

Ia juga menegaskan tim analisis risiko yang berasal dari beberapa pakar perguruan tinggi seperti IPB, Unpad dan UGM, bekerja secara independen.    

"Saya tidak pernah mengintervensi untuk berapa harus mengimpor atau berapa yang harus tidak diimpor," katanya. (A-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More