Mantan Pimpinan Tim Kampanye Trump Divonis Hukuman Penjara

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Jumat, 08 Mar 2019, 16:33 WIB Internasional
Mantan Pimpinan Tim Kampanye Trump Divonis Hukuman Penjara

AFP

HAKIM federal menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada mantan pimpinan tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Paul Manafort. Vonis tersebut berkaitan dengan kejahatan pajak dan penipuan bank dalam kasus profil tertinggi, yang merupakan hasil penyelidikan Penasihat Khusus Robert Mueller terhadap campur tangan Rusia.

Hakim T.S Lewis mendapat kecaman dari anggota parlemen Partai Demokrat, karena menjatuhkan hukuman yang relatif ringan terhadap konsultan dan pelobi politik Partai Republik. Jaksa penuntut dari kantor Penasihat Khusus berargumen untuk hukuman penjara yang berat bagi Manafort. Itu merupakan target pertama dari penyelidikan Mueller dalam vonis pengadilan pidana.

Baca juga: Nama Tim Apple Jadi Viral Gara-Gara Trump

Manafort diketahui melakukan kejahatan yang sangat serius. Namun, tim kuasa hukumnya menekankan dia sebelumnya menjalani kehidupan yang relatif baik. Pedoman penahanan yang mencakup hukuman 19-24 tahun penjara dinilai berlebihan, dan tidak sebanding dengan hukuman untuk pelanggaran serupa.

"Pemerintah tidak bisa menghapus sejarah hukuman yang terjadi sebelumnya," tukas hakim.

Pada Agustus lalu, Manafort dijatuhi hukuman oleh juri pengadilan terkait lima tuduhan pemalsuan laporan pajak dan penipuan bank. Selain itu, terdapat tuduhan kesalahan pelaporan rekening bank asing. Manafort adalah salah satu dari belasan mantan rekan dan asisten senior Trump, yang diselidiki Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016. Ada kemungkinan kampanye Trump diwarnai kolusi.

Dalam hal ini, tuduhan terhadap Manafort tidak berkaitan dengan peran dalam kampanye Trump, melainkan pekerjaan sebagai konsultan untuk politisi Ukraina yang didukung Rusia periode 2004-2014. Jaksa menuduh Manafort menggunakan rekening bank luar negeri untuk menyembunyikan penghasilan dari pekerjaan di Ukraina sebesar US$ 55 juta. Dana tersebut digunakan untuk menyokong gaya hidup mewah, termasuk pembelian rumah dan mobil mewah, serta pakaian mahal seperti jaket kulit seharga US$ 18 ribu.

Hukuman Manafort merupakan kejatuhan yang mengagetkan bagi seseorang yang bekerja di sekitar Gedung Putih, dari era Gerald Ford, Ronald Reagan hingga George H.W Bush. Dengan mengenakan pakaian penjara berwarna hijau dan bertuliskan "Alexandria Inmate", Manafort mengatakan kehidupannya secara profesional dan pribadi, berada dalam ambang kehancuran.

"Saya merasa sakit dan malu. Bahkan untuk mengatakan saya merasa terhina dan malu, menjadi pernyataan yang cukup kasar," lirih Manafort di atas kursi roda lantaran menderita penyakit asam urat.

Namun, hakim Ellis menyatakan tidak mendengar pernyataan Manafort yang menunjukkan penyesalan. Dia menyebut vonis hukuman jauh dari "pukulan keras". "Saya pikir apa yang saya lakukan adalah memberikan hukuman," pungkas Ellis. Dia menjatuhkan hukuman penjara selama 47 bulan kepada Manafort, yang berkaitan dengan delapan dakwaan. Manafort juga harus membayar ganti rugi sebesar US$ 24 juta dan denda US$ 50 ribu.

Di samping itu, Manafort masih menghadapi hukuman kasus pencucian uang dan menjadi saksi penggelapan di Washington pekan depan. Dengan hukuman maksimum selama 10 tahun, hakim tampaknya lebih bersimpati kepada jaksa penuntut. "Manafort menerima hukuman sebagai tanggung jawab atas perbuatannya. Saya pikir yang paling penting sebagai sudah kami tegaskan sejak hari pertama, bahwa tidak ada bukti Paul Manafort terlibat kolusi dengan pejabat pemerintah Rusia," tegas pengacara Kevin Downing.

Baca juga: Wahana Star Wars Segera Dibuka di California dan Florida

Ketua Komite Intelijen DPR AS, Adam Schiff, menggambarkan pernyataan Downing sebagai permohonan pengampunan yang disengaja Trump, meski pemimpin AS telah membantah kolusi dengan Rusia dan menyangsikan penyelidikan Mueller.

"Pernyataan kuasa hukum Paul Manafort setelah vonis hukuman yang cenderung lunak, seakan mengulangi mantra Presiden bahwa tidak ada kolusi, bukan suatu kebetulan. Suatu ketidakadilan semestinya tidak diikuti yang lain," pungkas Schiff. (AFP/OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More